Sumenep Tercepat Tangani Stunting, Ini Dia Sejarah Stunting Di Indonesia (2)

matamaduranews.com-SUMENEP-Kemarin Sumenep telah berhasil menurunkan angka penderita stunting tertinggi dan tercepat di Indonesia. Seperti diberitakan, Kabupaten Sumenep merupakan daerah yang mampu menangani penderita stunting tercepat di Indonesia, karena angka stunting menurun sebesar 18 persen selama 5 tahun. Apa itu stunting, dan bagaimana sejarahnya?

Meneruskan tulisan M.F. Mukthi dalam historia.id, setelah merdeka, pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap perbaikan gizi masyarakat. Dokter-politisi Johanes Leimena menyadari betul eratnya hubungan antara gizi dan kesehatan masyarakat. Pembangunan bangsa (national building) takkan berhasil tanpa kesehatan masyarakat yang baik. Faktanya, gizi buruk (malnutrisi) masih menjangkiti masyarakat.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Sejumlah langkah pun diambil pemerintah. Pada 1950 pemerintah membentuk Lembaga Makanan Rakyat, sebagai pengganti Intituut Voor de Volkvoeding pada masa kolonial. Lembaga ini dipimpin Poorwo Soedarmo dan merintis berbagai program gizi nasional berupa penyuluhan gizi, pendidikan tenaga gizi, dan penanggulangan masalah gizi.

Selain LMR, dibentuk pula Jajasan Bahan Makanan (BAMA) yang kemudian diubah jadi Jajasan Urusan Bahan Makanan (JUBM) dengan wewenang sebagai lembaga tunggal untuk pengadaan beras nasional. Lalu, untuk menyelaraskan kebijakan pangan dan gizi dibentuk Badan Perbaikan Makanan Rakyat yang kemudian ditingkatkan menjadi Dewan Makanan Rakyat.

Bukan perkara mudah bagi LMR untuk menjalankan tugasnya. Selain kondisi perekenomian masih buruk, mayoritas penduduk Indonesia tak peduli gizi atau lebih tepatnya tak tahu gizi. Tugas LMR pun dimulai dari nol.

“Dalam memperkembangkan Lembaga Makanan Rakyat saya mulai dengan pendidikan kader, karena saya berpendapat, perbaikan pelayanan makanan dalam masyarakat dan pemerintah hanya dapat dilaksanakan bila sudah ada kader,” ujar Poorwo dalam memoar berjudul Gizi dan Saya. Kebutuhan itu melahirkan Akademi Gizi. Lulusannya kemudian menjadi ujung tombak perbaikan gizi di masyarakat.

Kendala lainnya: tak ada data statistik soal kesehatan masyarakat. Data itu penting sebagai dasar untuk membuat kategori “rata-rata orang Indonesia” dan konsumsinya. “Menentukan ‘rata-rata Orang Indonesia’ itu dan kebutuhannya akan makanan adalah suatu hal yang amat berbelit-belit. Akhirnya kita pun harus insyaf, bahwa sebagian besar rakyat belum mencapai berat dan tinggi badan yang semestinya, sehingga harus tersedia jumlah extra untuk mereka ini,” kata Poorwo.

Sejalan dengan itu, pada 1952 Kementerian Kesehatan membentuk Biro Kesehatan Ibu dan Anak.

Upaya lebih serius pemerintah membangun kesehatan masyarakat dilakukan pada 1955. Menteri Kesehatan Leimena pada 1955 menelurkan blueprint kesehatan holistik yang dikenal dengan Rencana Bandung untuk mencapai pengurangan drastis angka kematian ibu dan bayi dengan biaya serendah mungkin. Untuk mewujudkannya, langkah-langkah yang dianjurkan adalah peningkatan kondisi ekonomi masyarakat, dan mendidik ibu tentang nutrisi dan pencegahan penyakit.

Untuk mempermudah masyarakat memahami gizi, Poorwo menciptakan kampanye dengan slogan “Empat Sehat Lima Sempurna”. Upaya tersebut membuahkan hasil karena keterlibatan perorangan, lembaga masyarakat atau partai politik yang juga melakukan gerakan memperbaiki kesehatan.

“Antara tahun 1950 dan 1955, kemajuan kesehatan masayarakat Indonesia tampak menjanjikan. Selama periode ini, rencana berani telah dirumuskan dan sejumlah inisiatif menjanjikan telah diluncurkan,” tulis Vivek Neelakantan dalam disertasinya “Health and Medicine in Soekarno Era Indonesia”. Namun, semua itu berantakan pada paruh kedua 1950-an akibat ketegangan politik, koordinasi buruk pusat-daerah, dan korupsi.

Untuk menghadapi kekurangan pangan, kelaparan dan  kekurangan gizi yang dikenal dengan “busung lapar”, pada awal 1960 dilancarkan program diversifikasi pangan dengan nama Operasi Makmur sebagai upaya meningkatkan produksi pangan bukan beras. Lalu, diluncurkan pula gerakan mengganti beras dengan jagung sebagai bagian dari program Revolusi Makanan Rakyat (RMR). Gerakan ini didukung dengan penyuluhan gizi yang waktu itu disebut sebagai Operasi Buta Gizi.

Secara simbolis, kampanye itu diluncurkan dalam jamuan makan di Istana Bogor pada 12 Juli 1964. Tak satupun menu yang disajikan dalam jamuan itu berbahan beras. “Kepada yang biasa makan nasi 2 sampai 3 kali sehari, saya serukan: ubahlah menumu, campurlah dengan jagung, ketela rambat, singkong, ubi, dan lain-lain,” kata Sukarno dalam pidato kemerdekaan, 17 Agustus 1964.

Sebagai realisasi, pemerintah antara lain mengubah jatah natura pegawai menjadi 75 persen beras dan 25 persen jagung. Selain itu, Kementerian Kesehatan mendorong rakyat membuat makanan dari bahan nonberas dan membentuk Komando Operasi Pemberantasan Buta Gizi hingga ke tingkat kabupaten. Hasilnya, sejumlah daerah yang sebelumnya kerap kekurangan pangan, tidak lagi mengalaminya.

Menurut Neelakantan, Operasi Buta Gizi awalnya dilaksanakan di provinsi Jawa Barat yang terkena dampak kelaparan pada 1964 dengan diperkenalkannya varietas jagung unggul. Sejak tahun itu, kasus kelangkaan pangan tak terjadi lagi. Bahkan distribusi butiran makanan di sana meningkat. “Tetapi, karena Revolusi Makanan Rakyat dilaksanakan selama konfrontasi dengan Malaysia, hanya sebagian yang berhasil,” tulis Neelakantan. Kemiskinan, inflasi yang tinggi, pertumbuhan penduduk dan turunnya produksi pangan menggagalkan upaya pemerintah.

Terus Berjalan

Pemerintahan Soeharto mewarisi bukan hanya program gizi tapi juga permasalahan gizi dari masa sebelumnya. Produksi pangan sebagai komoditas strategis yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan inflasi menjadi perhatian utama. Hal itu diatasi dengan program swasembada beras dan juga diversifikasi pangan.

Upaya perbaikan gizi juga tak luput dari perhatian. Kampanye “Empat Sehat Lima Sempurna” masih dijalankan dan dikembangkan. Selain itu, pada 1970 hingga 1980-an, upaya perbaikan gizi dilakukan melalui kegiatan penyuluhan gizi masyarakat, gerakan sadar gizi atau program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), pembinaan dan peningkatan keadaan gizi kelompok atau dikenal dengan Usaha Perbaikan Gizi Institusi (UPGI), upaya fortifikasi bahan pangan atau memperkaya mutu gizi bahan makanan (misal dengan garam yodium, vitamin A dan zat besi), serta peningkatan penerapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) atau kegiatan pemantauan perkembangan keadaan gizi masyarakat.

Pada 1986, pemerintah Presiden Soeharto mendirikan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yang kemudian dibangun di desa-desa untuk meningkatkan kesehatan perempuan dan anak-anak. Posyandu mempunyai lima program, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), keluarga berencana (KB), gizi, penaggulangan diare, dan imunisasi. Dalam perkembangannya Posyandu juga dimanfaatkan untuk pelayanan ibu hamil, lansia, serta promosi dan distribusi vitamin A, garam yodium, dan suplemen gizi lainnya.

Posyandu menjadi garda terdepan dalam upaya pengendalian dan pencegahan berbagai penyakit di masyarakat dengan imunisasi dan sosialisasi. Posyandu berperan memberikan vaksin dan makanan suplemen kepada bayi dan anak-anak. Posyandu juga menjadi deteksi dini terhadap kasus-kasus kekurangan gizi pada bayi dan anak-anak.

Para praktisi kesehatan pemerintah maupun swasta terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan masalah gizi. Soekirman, wakil ketua Bappenas bidang Sosial-Budaya, misalnya, menghadiri Konferensi Pangan Sedunia yang dihelat Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) di Roma pada 1992.

“Program 4 Sehat 5 Sempurna itu sudah usang. Tidak ada ceritanya ada makanan yang utama. Semua itu harus dipadukan dengan pola hidup sehat,” kata Soekirman.

Dalam konferensi itu, gizi menjadi pembahasan penting. Pola yang dihadapi dunia telah berubah, banyak negara tak lagi menghadapi masalah anak kurus dan kurang gizi tapi justru obesitas. Maka, Konferensi pun menetapkan semua negara berkembang yang menggunakan pedoman sejenis “Basic Four” agar menyempurnakannya menjadi “Nutrition Guide for Balance Diet” atau Pedoman Gizi Seimbang (PGS).

Rekomendasi konferensi itu belum diterapkan di Indonesia. Penyebabnya, saat itu pemerintah sudah mengeluarkan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). Anak TK sampai SD mendapat makanan tambahan seperti bubur kacang hijau di sekolah. Sasaran program PMT-AS adalah anak SD di daerah miskin yang kurang gizi dan berprestasi rendah. Mereka diberikan bantuan dana untuk digunakan ibu mereka membeli bahan makanan. Dananya disalurkan lewat Bank Rakyat Indonesia dan Kantor Pos.

Namun, program PMT-AS terkendala korupsi. Soekirman sendiri menyoroti kelemahan “Empat Sehat Lima Sempurna” yang digagas gurunya, Poorwo, yakni diabaikannya empat pilar penting yang meliputi: makanan harus beragam dan memenuhi kebutuhan, menjaga kebersihan, aktif bergerak atau berolahraga, dan pemantauan intensif berat badan ideal.

“Program 4 Sehat 5 Sempurna itu sudah usang. Tidak ada ceritanya ada makanan yang utama. Semua itu harus dipadukan dengan pola hidup sehat. Seperti susu, itu kan sudah sama dengan ikan, sebagai unsur protein,” kata Soekirman kepada Historia beberapa tahun silam.

Kondisi itu mendorong Soekirman memberanikan diri mengutarakan ide yang ditetapkan konferensi FAO lewat diskusi maupun tulisan. Upayanya membuahkan hasil. PGS dijadikan program perbaikan gizi oleh pemerintah pada 1993. Sosialisasinya dilakukan seperti sebelumnya, lewat penyuluhan dan penyebaran selebaran dan poster.

Idealnya, dengan berbagai program tersebut, persoalan gizi sudah hilang atau minimal menurun. Faktanya, jumlah penderita stunting masih tinggi.

Masalah stunting kian menjadi perhatian serius pemerintah. Sejak 2011 pemerintah ikut ambil bagian dalam gerakan global yang dinamai Scalling Up Nutrition Movement (SUN Movement) di bawah koordinasi sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bentuk keseriusan pemerintah antara lain ditandai dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 42/2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi. Prioritas diarahkan pada 1.000 hari pertama kehidupan, yakni 270 hari selama kehamilan dan 730 hari dari kelahiran sampai anak usia 2 tahun, yang dikenal dengan sebutan Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan atau disingkat Gerakan 1000 HPK. Fokusnya pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-23 bulan. (bersambung)

MFM/hist/red