matamaduranews.com- Proses penentuan calon lima anggota Komisi Informasi (KI) Sumenep kini memasuki babak krusial.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Setelah 15 nama lolos tes potensi dan disaring melalui uji publik, 10 nama terbaik akan segera diserahkan ke Komisi I DPRD Sumenep untuk menjalani fit and proper test.
Di tangan Komisi I DPRD Sumenep inilah wajah keterbukaan informasi Sumenep lima tahun ke depan ditentukan.
Sebagaimana diketahui, sesuai ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan PerKI No. 4 Tahun 2016, Pasal 30 dan Pasal 32. Meski tidak secara spesifik menyebut “Komisi I DPRD”, —memiliki kewenangan final dalam memilih 5 nama terbaik dari 10 calon yang diajukan Bupati hasil rekomendasi Timsel.
Karena itu, sorotan tajam datang dari aktivis keterbukaan informasi, Farid Gaki. Ia menilai, proses seleksi KI bisa ternoda jika Komisi I DPRD Sumenep tidak mengedepankan integritas.
“Kalau Komisi I cuma jadikan fit and proper test ini ajang kompromi fraksi dan transaksi politik, mati sudah semangat keterbukaan informasi di Sumenep!” tegas Farid kepada matamaduranews.com, Jumat (11/7/2025).
Farid juga menyoroti minimnya partisipasi masyarakat dalam uji publik yang dibuka sejak 25 Juni hingga 14 Juli 2025.
Menurutnya, publik harus bersuara sebelum proses dikunci oleh politikus di ruang rapat Komisi I.
“Jangan sampai KI Sumenep nanti diisi orang-orang yang pandai menyenangkan penguasa, tapi lumpuh ketika publik butuh akses informasi,” katanya tajam.
Sementara itu, Timsel menyebut 15 peserta yang lolos tes potensi merupakan hasil seleksi ketat berbasis CAT dan psikotes yang digelar di BKD Jawa Timur.
Uji publik terhadap nama-nama tersebut menjadi saringan integritas terakhir sebelum masuk ke meja Komisi I DPRD.
Keputusan final di tangan Komisi I bukan tanpa risiko. Penilaian berbasis subjektivitas politik dan representasi fraksi kerap mewarnai seleksi semacam ini.
Karena itu, publik diminta mengawal proses agar hasilnya tak sekadar politis, tapi benar-benar berpihak pada semangat transparansi.
“KI bukan tempat balas budi atau hadiah politik. Kita butuh pejuang keterbukaan, bukan pelayan kekuasaan,” tutup Farid. (bahri)
