matamaduranews.com–BANGKALAN-Banyaknya bantuan sosial yang disalurkan oleh Pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 kerap kali menimbulkan kritik dan pertanyaan masyarakat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Salah satunya seperti terjadi pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Bandang Laok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan.
Badrus Sholeh, warga Bandang Laok menduga anggaran pandemi Corona dari BLT DD di desanya banyak tidak tepat sasaran, bahkan terkesan tebang pilih dan tidak transparan.
“Makanya itu perlu adanya tranparansi lagi dana BLT DD di Desa Bandang Laok,” kata Badrus pada Mata Madura, Ahad (31/05/2020).
Pasalnya, Rancangan Peraturan Kementerian Keuangan (RPMK) per-16 April 2020 Dana Desa (DD) di Bandang Laok Rp 2.440.096.000. Dari pagu alokasi DD itu yang berhak digunakan untuk BLT maksimal 35%.
“Jadi 35 persen dari DD di Bandang Laok yang berhak disalurkan seharusnya senilai Rp 854.033.600,” rinci Badrus.
Aturannya, kata dia, warga berhak mendapat Rp 600 ribu per-bulan dengan jangka waktu 3 bulan. Tetapi sayangnya hanya 94 KK yang terdaftar sebagai penerima. Kemudian jika ditotal hanya Rp 169.200.000 atau 10 persen dari DD yang besarannya signifikan.
Padahal, jika sasaran penerima BLT DD merujuk pada besaran anggaran BLT DD maksimal dari Dana Desa di Bandang Laok, seharusnya penerima berjumlah 474 KK.
“Fakta di lapangn miris, hanya 94 KK yang mendapat BLT DD. Banyak warga Bandang Laok tak menerima bantuan, padahal seharusnya masuk ke daftar penerima karena mereka tak dapat bantuan PKH ataupun BPNT,” papar Badrus.
Sayangnya lagi, lanjut Badrus, Kades Bandang Laok lebih mengedepankan orang terdekat dan saudaranya sebagia penerima. Sehingga, banyak masyarakat yang terdampak Corona, utamanya keluarga miskin, tidak tercover pada BLT DD.
“Penerima bantuan banyak dari kerabat atau orang terdekat dari perangkat desa, atau siapa dekat dia dapat. Bahkan ada yang menerima bantuan sampai dua kali, PKH atau BPNT dapat, BLT pun juga dapat. Padahal, itu tidak diperbolehkan dan melanggar aturan,” kata Badrus tak habis pikir.
Karena itu, ia mendesak agar Pemdes Bandang Laok secara terbuka mengumumkan calon penerima bantuan agar diketahui dan bisa dikoreksi oleh masyarakat, sehingga tak salah sasaran.
“Kades terkesan menutupi. Sangat disayangkan, data penerima bantuan dianggap sebagai rahasia Negara. Masyarakat ingin mengetahui masuk di jenis bantuan apa, ya tidak bisa. Makanya ada sebagian terjadi dobel penerima bantuan,” ungkap Badrus.
“Kami tidak mencari salah benar, namun hal ini menyangkut transparansi. Karena kurangnya sosialisasi, sehingga warga bertanya-tanya,” tambahnya.
Badrus berharap ada evaluasi BLT DD di Desa Bandang Laok. Selain itu, mewakili masyarakat, ia juga memohon agar kouta penerima BLT DD ditambah, mengingat banyak masyarakat terdampak Corona, utamanya yang sangat miskin, tidak tersentuh oleh program Pemerintah.
“Kasihan mereka yang untuk makan sehari-hari saja susah, tetapi tak dapat bantuan, terlebih selama pandemi virus Corona ini,” keluh Badrus.
Syaiful, Mata Madura
