Jakarta – Ancaman pemecatan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai menghantui sejumlah pemerintah daerah. Itu gegara tekanan anggaran, pembatasan belanja pegawai, serta menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat disebut menjadi faktor utama yang mendorong daerah mempertimbangkan langkah efisiensi ekstrem.
Situasi ini diperkirakan tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi berpotensi meluas ke daerah lain yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan sangat bergantung pada dana transfer pusat.
9.000 PPPK Terancam Diberhentikan
Sekitar 9.000 PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan terancam diberhentikan akibat aturan batas maksimal belanja pegawai. Gegaranya: karena adanya aturan mengenai batas maksimal belanja gaji pegawai. Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, batas belanja gaji pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jika aturan itu diterapkan, Pemprov NTT harus mengurangi sekitar 9.000 orang dari total sekitar 12.000 PPPK. Padahal, sebagian besar PPPK itu baru diangkat pada Juli 2025 dengan masa kontrak lima tahun. Artinya, mereka baru bekerja sebagai PPPK selama tujuh bulan (Kompas.id, 8/3/2026).
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jika aturan tersebut diterapkan secara ketat, pemerintah daerah harus memangkas jumlah pegawai secara signifikan untuk menyesuaikan struktur anggaran.
Padahal, sebagian besar PPPK tersebut baru diangkat pada Juli 2025 dengan masa kontrak lima tahun. Artinya, mereka baru bekerja sekitar beberapa bulan sebelum menghadapi ancaman pemutusan kontrak.
DPR Minta Pemerintah Siapkan Solusi
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, angkat bicara terkait kondisi ini. Ia mendesak pemerintah agar segera menunda penerapan aturan pembatasan belanja pegawai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Menurutnya, jika aturan tersebut dipaksakan tanpa penyesuaian, maka dampaknya bisa sangat besar bagi tenaga kerja di daerah. Disebutkan, dalam UU HKPD, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan maksimal 30 persen anggaran untuk belanja pegawai mulai tahun 2027.
Masalahnya, banyak daerah saat ini sudah mengalokasikan lebih dari 40 persen anggaran untuk gaji pegawai. Artinya, jika aturan ini diterapkan, pemda harus melakukan penyesuaian besar-besaran.
“Masalah ini muncul karena ada aturan yang mengharuskan di tahun 2027 pemda hanya boleh menganggarkan maksimal 30 persen untuk belanja pegawai,” jelas Giri.
Sejumlah pemerintah daerah kini mulai mempertimbangkan langkah efisiensi anggaran, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sejumlah anggota DPR menilai pemerintah pusat perlu segera menyiapkan langkah kebijakan agar tidak terjadi pemecatan massal yang berdampak pada pelayanan publik.
Opsi yang mulai dibahas antara lain:
Penyesuaian regulasi belanja pegawai
Penyusunan peraturan pemerintah khusus terkait PPPK
Kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian status kerja bagi tenaga PPPK yang sudah direkrut.
Aturan Berlaku 2027, Tapi Tekanan Sudah Terasa
Pembatasan belanja pegawai sebesar 30 persen sebenarnya baru akan berlaku penuh pada 2027. Namun, banyak daerah mulai merasakan tekanan fiskal lebih awal.
Keterbatasan pendapatan daerah membuat ruang anggaran semakin sempit, terutama setelah terjadi penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
Akibatnya, pemerintah daerah menghadapi dilema serius dalam menyusun anggaran.
Masalah Struktural: Formasi dari Pusat, Beban di Daerah
Pengamat kebijakan publik menilai persoalan PPPK mencerminkan ketidakseimbangan antara kebijakan nasional dan kemampuan fiskal daerah.
Di satu sisi, formasi PPPK ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Namun di sisi lain, pembiayaan gaji dan tunjangan dibebankan kepada pemerintah daerah melalui APBD.
Kondisi ini menjadi tantangan besar, terutama bagi daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) rendah dan ketergantungan tinggi pada dana transfer.
90 Persen Daerah Berkapasitas Fiskal Rendah
Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan sekitar: 90 persen dari 548 kabupaten/kota di Indonesia memiliki kapasitas fiskal rendah. Artinya, sebagian besar daerah masih bergantung pada dana transfer pusat untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, ruang fiskal daerah semakin tertekan. Jika sebelumnya dana transfer mencapai sekitar: Rp 900 triliun. kini jumlahnya diperkirakan turun menjadi sekitar: Rp 600 triliun
Penurunan ini membuat banyak daerah harus melakukan penyesuaian belanja secara drastis.
Dilema Daerah: Pegawai atau Pembangunan
Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah kini dihadapkan pada pilihan sulit.
Mereka harus menentukan prioritas antara:
mempertahankan belanja pegawai
atau menjaga keberlanjutan pembangunan
Jika belanja pegawai terlalu besar, pembangunan bisa terhambat. Namun jika pegawai dikurangi, pelayanan publik berisiko terganggu.
Risiko Kenaikan Pajak dan Dampak Ekonomi
Untuk menutup kekurangan anggaran, pemerintah daerah berpotensi menaikkan pajak atau retribusi. Namun langkah tersebut berisiko menambah beban masyarakat dan dunia usaha, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Sejumlah analisis kebijakan memperkirakan setidaknya:
28 provinsi berpotensi mengalami tekanan fiskal tambahan jika pendapatan daerah tidak meningkat.
Kasus ancaman pemecatan PPPK menjadi sinyal awal persoalan fiskal daerah yang lebih luas.
Jika tidak segera diantisipasi, masalah ini berpotensi meluas ke banyak daerah—termasuk wilayah kepulauan dan daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.
Tanpa penyesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, isu PPPK bukan hanya soal tenaga kerja, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pelayanan publik dan masa depan pembangunan daerah.
