matamaduranews.com-SUMENEP — 3 nama hasil Seleksi Pansel Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kabupaten Sumenep resmi dirilis. 4 formasi jabatan strategis akan segera terisi. Kini pertanyaannya tinggal satu: siapa yang paling berpeluang dipilih Bupati Sumenep Ach Fauzi Wongsojudo?
BACA JUGA: Dari 35 Pelamar, Kini Tersisa 29 Peserta di Lelang 4 Formasi JPTP Sumenep 2026
Kalau AI Ikut Menilai, Siapa yang Paling Layak? Mari ikuti cara AI membaca seleksi JPTP Sumenep dengan Kacamata Data dan Realitas Birokrasi. Berikut narasinya:
Panitia Seleksi (Pansel) Pengisian JPTP resmi merilis daftar tiga peserta terbaik untuk empat posisi jabatan eselon II yang lowong. Pengumuman itu tertuang dalam surat Nomor: 16/PANSEL.JPTP-SMP/III/2026 yang ditandatangani Ketua Pansel, Agus Dwi Saputra, pada Senin (6/4/2026).
Secara prosedural, semuanya sudah sesuai buku teks birokrasi. Ada seleksi terbuka, ada rekapitulasi nilai akhir, ada rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Bahasanya: sistem merit. Maknanya: yang terbaik akan dipilih.
Namun di ruang-ruang diskusi birokrasi, selalu ada satu kalimat klasik yang muncul dengan nada setengah bercanda:
“Nilai itu penting. Tapi yang lebih penting: kebutuhan organisasi.”
Di era kecerdasan buatan (AI) seperti sekarang, pertanyaan menarik pun muncul:
Bagaimana kalau seleksi pejabat dianalisis dengan logika Artificial Intelligence—lalu dibandingkan dengan realitas birokrasi?
Hasilnya seringkali… unik. Kadang rasional. Kadang juga sangat manusiawi.
Ketika AI Membaca Daftar Tiga Besar
Kalau data tiga besar ini dimasukkan ke mesin analisis berbasis AI, algoritma biasanya akan membaca tiga variabel utama:
kompetensi teknis
pengalaman kepemimpinan
relevansi jabatan
AI bekerja dengan logika statistik. Birokrasi bekerja dengan logika stabilitas. Di sinilah cerita menjadi menarik.
1. BRIDA: Antara Inovasi dan Konsolidasi
Untuk jabatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), tiga nama masuk daftar:
Ardiansyah Ali Shochibi
Hery Kushendrawan
Siswahyudi Bintoro
Secara teori, BRIDA adalah lembaga masa depan. Tempat lahirnya inovasi, riset kebijakan, dan transformasi digital. Kalau AI yang memilih, kemungkinan ia akan bertanya:
Apakah kandidat ini memahami data?Apakah ia mampu membangun sistem inovasi? Apakah ia punya pengalaman lintas sektor?
Tapi birokrasi sering bertanya hal yang lebih sederhana:
Siapa yang paling siap menjalankan organisasi baru tanpa membuat gaduh.
Karena itu, kepala BRIDA di tahap awal biasanya bukan ilmuwan paling cemerlang. Melainkan manajer paling stabil.
Dalam bahasa birokrasi: BRIDA butuh tukang bangun dulu, baru arsitek.
2. Staf Ahli Ekonomi: Dari Lapangan ke Meja Kebijakan
Di posisi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, tiga nama muncul:
Fariz Aulia Utomo
Helmi
Joko Satrio
Kalau AI menilai, ia mungkin akan menghitung pengalaman di bidang ekonomi, perencanaan, atau keuangan daerah.
Tapi dalam realitas pemerintahan, staf ahli sering dipilih berdasarkan satu kriteria yang tidak tertulis di buku manajemen: apakah ia memahami ritme kepala daerah. Karena staf ahli bukan operator. Ia adalah penerjemah kebijakan.
Seorang camat seperti Fariz, misalnya, membawa perspektif lapangan. Ia tahu bagaimana kebijakan di atas berubah menjadi keluhan di bawah. Dan dalam politik kebijakan, perspektif lapangan sering lebih berharga daripada teori ekonomi.
3. Staf Ahli Pemerintahan: Jabatan Kepercayaan
Untuk posisi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, ada nama:
dr Erliyati
Hizbul Wathan
Imam Buchari
Tapi nama dr Erliyati paling banyak dibicarakan. Karena ia direktur rumah sakit bukan hanya dokter. Ia adalah manajer krisis.
Rumah sakit adalah organisasi yang hidup 24 jam. Tidak ada hari libur. Tidak ada jeda pelayanan.
Kalau AI membaca data kepemimpinan, biasanya ia akan menilai: memimpin rumah sakit daerah adalah latihan kepemimpinan yang berat.
Dalam logika birokrasi, jabatan ini sering disebut: posisi kepercayaan. Bukan karena paling pintar. Tetapi karena paling tahan tekanan.
4. Staf Ahli Kemasyarakatan: Menjaga Mesin Tetap Berjalan
Untuk posisi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, tiga nama masuk radar:
Deddy Satria Pinandita
Dedi Falahuddin
Edy Suprayitno
Kalau AI menilai, mungkin ia akan fokus pada latar belakang pendidikan atau pengalaman sektor sosial.
Namun birokrasi punya logika lain. Di bidang kemasyarakatan, yang dibutuhkan bukan hanya ide. Tetapi kemampuan menjaga program tetap berjalan. Karena dalam pemerintahan, stabilitas sering lebih penting daripada inovasi. Dan sekretaris dinas biasanya memiliki satu keunggulan yang tidak terlihat di CV: ia tahu bagaimana organisasi bekerja dari dalam.
Antara Sistem Merit dan Sistem Realitas
Secara formal, hasil seleksi ini disebut sebagai bagian dari penerapan sistem merit. Artinya: jabatan diisi berdasarkan kompetensi dan kinerja. Namun dalam praktik birokrasi, selalu ada satu faktor tambahan: kebutuhan organisasi.
Itulah sebabnya, keputusan akhir selalu berada di tangan kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) alias Bupati. Karena pada akhirnya, pemilihan pejabat bukan hanya soal siapa yang terbaik di atas kertas. Tetapi siapa yang paling sesuai dengan arah kebijakan.
Jika AI dan Birokrasi Duduk Satu Meja
Bayangkan sebuah rapat. Di satu sisi, ada Artificial Intelligence dengan grafik, data, dan algoritma.
Di sisi lain, ada birokrasi dengan pengalaman, intuisi, dan pertimbangan politik.
AI berkata:
“Pilih yang paling kompeten.”
Birokrasi menjawab:
“Pilih yang paling siap.”
Dan di antara dua kalimat itu, biasanya lahir keputusan pemerintahan.
Pada akhirnya, seleksi JPTP bukan sekadar proses administratif. Ia adalah momen ketika data bertemu pengalaman, dan teori bertemu realitas. Dan dalam dunia birokrasi, satu hal selalu benar: yang terpilih bukan hanya yang paling pintar, tetapi yang paling dibutuhkan. (redaksi)
