matamaduranews.com–BANGKALAN-Tokoh pemuda asal Bangkalan, Zuhud mendesak Bupati Bangkalan, Ra Latif agar membubarkan Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Bangkalan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Zuhud beralasan keberadaan Dewan Pendidikan Bangkalan tak produktif alias mandul dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Keberadaan Dewan Pendidikan di Bangkalan tidak berfungsi, sebaiknya dibubarkan saja karena tidak ada manfaatnya bagi dunia pendidikan,” ujar Zuhud yang juga menjabat Direktur PASTi (Pusat analisis sosial dan transparansi informasi), Selasa (7/9/2021).
Menurut Zuhud, DP Bangkalan seharusnya berfungsi dalam meningkatkan pelayanan pendidikan yang selanjutnya bekerjasama dengan pihak terkait untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.
“Jika melihat orientasi lembaga ini, tentu sangat besar manfaatnya. Mereka bisa memberi arahan dan pertimbangan serta mengkritisi proses pendidikan di sekolah. Tetapi endingnya mereka gagal menjalankan tugas dan fungsinya,” terang Zuhud.
Zuhud menilai, selama lebih dari delapan bulan DP Bangkalan belum menunjukkan kiprah yang berarti. Ini jika dilihat dari tugas pokok dan fungsinya.
Indikatornya, lanjutnya saat terjadi berbagai persoalan pendidikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, DP tidak menunjukkan perannya yang jelas.
Dengan adanya problematika pendidikan, Zuhud membuka Webinar via zoom untuk menampung aspirasi persoalan pendidikan pada Sabtu (28/8/2021) pukul 13.00 WIB.
Dalam list Zuhud ada 12 persoalan yaitu :
- DP tidak serius mengawal masalah dana BOS.
- DP tidak maksimal merekomendasi gaji guru honorer di pelosok Desa.
- 43.000 KTM Program Indonesia Pintar (PIP) tidak terdistribusi menyeluruh.
- Fasilitas Bangunan di setiap sekolah SMP, SD atau PAUD harus layak.
- Semua komite sekolah harus diaktifkan ulang untuk menyelasikan persoalan pendidikan.
- Kompetensi guru rendah sehingga dampaknya terhadap siswa atau siswi, hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut.
- Dukungan beasiswa Pemerintah Bangkalan minim terhadap kepentingan pendidikan masyarakat tidak mampu.
- BOS (Bantuan Operasional Sekolah) senilai ratusan juta persekolah atau pertahun, tidak maksimal dalam mendukung fasilitas pembelajaran.
- Tempelkan Data penerima PIP disetiap sekolah yang ada di Bangkalan.
- Banyaknya sengketa tanah di SD ataupun SMP sehingga revitalisasi sekolah gagal.
- Lemahnya Transparansi anggaran di dinas pendidikan, baik BOS dan BOP PAUD.
- Bangkalan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Hasil webinar itu maksud dan tujuan Zuhud bersama 8 anggotanya akan disampaikan pada Bupati Ra Latif pada Selasa (7/9/2021).
Hasilnya, lembaga PASTi di beri harapan palsu oleh ajudan Bupati Ra Latif dikabarkan jika Bupati sedang sibuk dan tak bisa menemui.
“Saya sebagai Direktur PASTi sempat adu mulut dengan ajudan. Karena kabar pembatalan diajukan dadakan. Tetapi bentuk dari keseriusan kami untuk terus mengawal Pendidikan akan kami sampaikan melalui KANAL ASPIRASI,” jelasnya.
Mengingat pentingnya peran DP dalam mengawal kualitas layanan pendidikan dan juga sebagai representasi dari aspirasi masyarakat, Zuhud sebagai warga masyarakat meminta pengurus DP serius menjalankan amanah masyarakat.
“Kasihan masyarakat yang sudah mempercayakan aspirasinya kepada DP tapi tidak tersalurkan. Bupati Ra Latif harus merevitalisasi anggota DP, dengan di isi orang-orang yang lebih berkompetensi.
Jika Bupati tidak bisa merevitalisasi, maka lebih baik DP dibubarkan saja, agar tidak menghabiskan anggaran daerah,” katanya.
Mereka harusnya malu dengan predikat menjadi anggota DP tapi tidak bisa bekerja.
“Perlu diingat, menjadi anggota Dewan Pendidikan bukan cuma untuk gagah-gagahan tetapi amanah masyarakat yang tidak kecil tanggungjawabnya,” paparnya.
Syaiful, Mata Madura
