matamaduranews.com-BANGKALAN-Ditundanya Pemilihan Badan Permusyawaran Desa (BPD) di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur membuat gelisah seluruh warga Kota Dzikir dan Shalawat itu.
Pasalnya, sampai saat ini tidak ada informasi lanjutan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan sebagai penanggung jawab terkait penundaan tersebut.
Awalnya, pemilihan BPD dijadwalkan serentak pada Rabu, 09 Oktober 2019 lalu. Tetapi, DPMD berdalih terkendala kurangnya personel keamanan, sehingga pemilihan BPD ditunda.
Beberapa hari berlalu tanpa kejelasan, malam ini ramai di grup WhatsApp (WA) pinggiran “Universitas Gelora Bangkalan” membahas masalah diundurnya pemilihan BPD tersebut.
Salah satu anggota grup, Ahmad Nur memulai celotehannya. Menurut dia, DPMD Bangkalan harus segera bersikap.
“Diundurnya Pemilihan DPMD ini Mangkrak, seharusnya saat ini pemangku Jabatan harusnya menjalankan sesuai perundang-undangan,” tulis Ahmad di grup WA Universitas Gelora Bangkalan, Minggu (13/10/2019) malam.
Berbeda dengan Ahmad, anggota lain bernama Nasiruddin mengaku sudah berkoordinasi dengan Polres Bangkalan. Hasil konfirmasinya soal keamanan pun cukup mencengangkan.
“Ditundanya pemilihan BPD dengan alasan ketidaksiapannya pihak keamanan, saya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian khususnya polres Bangkalan terkait proses pengamanan BPD, Polres Bangkalan tidak akan memberikan pengamanan selama proses dan tahapannya tidak berjalan secara terbuka,” jelasnya dalam grup.
Menurut Nasiruddin, DPMD Bangkalan sudah acuh tak acuh terhadap kondisi saat ini. Pasalnya, mereka tutup mata dan terkesan tak memikirkan konflik BPD di tiap desa.
“DPMD sudah tak punya giat apa-apa pasca ditundanya pemilihan BPD, jika boleh usul sih, seharusnya DPMD turunlah ke desa-desa dan kecamatan, karena tak bisa dipungkiri permasalah banyak banget perihal Carut – Marutnya BPD, sosialisasi dunk terkait pelaksanaan dan tahapan terkait BPD sebelum membludak masalah lebih besar lagi, kasian DPMD nantinya digeruk Massa Se Kabupaten Bangkalan,” ujar Nasir.
Sementara akun WA bernama Taufan Nufade meminta anggota grup yang punya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 31 Tahun 2019 bisa di-share untuk sekalian dibahas. Mungkin saja, kata dia, ada hal-hal yang tidak dilakukan sesuai Perbup.
“Mari Kawal bersama-sama,” ajaknya pada anggota grup.
Kemudian, Taufan Nufade mengeluarkan Perbup Sosialisasi Pasal 9 tentang BPD berupa screenshoot. Dan yang mengejutkan, postingan tersebut langsung dapat atensi dari Rohman bahwa di desanya tidak sesuai Perbup.
“Klo desa Durjan menolak dengan adanya pemilihan BPD, karena pembentukan panitianya ajha tidak ada sosialisasi, setelah kami konfirmasi pada Klebun (Kepala Desa) siapa dan kapan yg membentuk panitia BPD, klebunnya menjawab! Bukan saya yang membentuk dek, tapi yang membentuk ketua BPD dan anggotanya, setelah ditanyakan pada ketua BPD bukan wewenang saya” ungkap pemuda asal Durjan, Kecamatan Kokop itu.
Akhirnya, Rohman pun kebingungan. Ia merasa dipingpong oleh Kepala Desa dan Ketua BPD Durjan hanya untuk mendapatkan informasi terkait pembentukan panitia Pemilihan BPD.
“Musyawarah perwakilan yg dijadikan pedoman bagi Klebun, sehingga mereka leluasa..walaupun menurut hemat saya musyawarah perwakilan hanya bisa dilakukan saat pembentukan tapi tidak dalam pemilihan,” sambung Samsul Hadi.
Selanjutnya, akun WA bernama Putra Garabs unjuk komentar. Putra garabs menyebut kalau hanya alasan pengamanan, ada baiknya pihak aparat mengamankan di desa yang dianggap rawan.
“kalau penundaan itu tak ada kejelasan, maka nanti berdampak kekosongan BPD,” ujar dia.
Tak berhenti di situ, saking kesalnya terkait kinerja DPMD, salah seorang anggota grup malah mengajak untuk demo saja.
“Ayok demo DPMD bawa Ban 5 bakar di DPMD,” katanya.
Alhasil, pembahasan ditundanya pemilihan BPD di Bangkalan semakin panas. Hingga berita ini ditulis, sambut sahutpun terjadi di grup WA “Universitas Gelora Bangkalan”.
Syaiful, Mata Bangkalan
