Pemerintahan

Efek OTT KPK, Rapat Anggota DPRD Jatim Sepi

×

Efek OTT KPK, Rapat Anggota DPRD Jatim Sepi

Sebarkan artikel ini
Mathur: Banyak Warga Desa di Bangkalan Bertahan Sakit Sampai Meninggal
Mathur Husyairi, Anggota DPRD Jatim

matamaduranews.com-Efek Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jatim berimbas terhadap aktivitas kedewanan. Seperti rapat Banggar hanya dihadiri tujuh anggota dewan.

Hal ini disampaikan Mathur Husyairi, anggota DPRD Jatim. Seperti dikutip surabayanet, Mathur menyebut: para anggota DPRD Jatim takut namanya tersangkut kasus korupsi dana hibah DPRD Jatim yang lagi dikembangkan KPK. Sebab, katanya, KPK hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan.

“Imbas kasus korupsi dana hibah yang menjerat Sahat Tua Simanjuntak membuat sejumlah anggota DPRD Jatim jarang menghadiri rapat,” terang
anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

Mathur memberi contoh waktu rapat badan anggaran (Banggar) yang hadir hanya tujuh anggota DPRD.

“Rapat Banggar kemarin, yang hadir cuman tujuh orang. Saya lihat ini takut bahas APBD atau takut karena terkait dengan kasus dana hibah,” terang politisi asal Bangkalan ini, Senin (20/3/2023).

Tak hanya itu, Mathur menuturkan bahwa akhir-akhir ini sebelum digelar rapat fraksi, para Ketua Fraksi bertanya lebih dahulu rapat ini terkait apa. Padahal sebelum-sebelumnya hal itu tak pernah ditanyakan.

“Beberapa kali diundang ke rapat fraksi, ketua fraksi mempertanyakan ini rapat apa. Karena rapat fraksi itu tidak ada di tata tertib (tatib). Fraksi ini bukan alat kelengkapan dewan, tapi dulu-dulu kenapa gak mempersoalkan,” jelasnya.

Menurut Mathur, para anggota DPRD belum tahu kasus yang menjerat Sahat ini berujung ke mana. Sehingga sejumlah anggota lebih memilih pasif ketika ada agenda rapat.

Pihak KPK pun, sambungnya-juga belum memberikan sinyal bakal menyasar ke para pimpinan DPRD Jatim saja atau kepada Ketua Fraksi. Kata Mathur, ketidaktahuan itulah berdampak kepada psikologis sejumlah anggota.

“Kalau dana hibahnya yang ditakuti ya jangan bermain, kalau memang gak mau bahas hibah sekalian jangan bahas APBD,” jelas Mathur.

Seperti diketahui, masalah dana hibah DPRD Jatim bermula dari Sahat Tua Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Golkar Desember 2022 lalu.

Kemudian KPK menggeledah dan memeriksa sejumlah pihak, di antaranya Emil Dardak Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua Demokrat Jatim, Kusnadi Ketua DPRD Jatim dari PDIP, Anang Iskandar Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat, Agung Mulyono Ketua Komisi D DPRD Jatim yang juga Bendahara Demokrat Jatim, dan Anik Maslachah Wakil Ketua DPRD dari PKB. KPK juga memanggil Reno Zulkarnaen Sekretaris Partai Demokrat Jatim, namun Reno tak memenuhi panggilan KPK dengan alasan umrah.

sumber: surabayanet

KPU Bangkalan