Menu

Kesemrawutan PKH dan BPNT di Bangkalan Dilaporkan ke Kemensos RI

Kesemrawutan PKH dan BPNT di Bangkalan Dilaporkan ke Kemensos RI
Ahmad Annur ketua CIDe saat di Kemensos Jalan Salemba I No.155, Jakarta Pusat hari ini (17/2/2021). (FOTO:istimewa)

matamaduranews.com-BANGKALAN-Kesemrawutan Bantuan Sosial (Bansos) PKH dan BPNT di Kabupaten Bangkalan, Madura menjadi atensi Center Islam For Democration (CIDe).

Sejak Rabu (17/2/2021) Ketua LSM CIDe Ahmad Annur melapor persoalan Bansos PKH BPNT di Bangkalan ks Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.

Ahmad Annur tiba di kantor Kemensos Jalan Salemba I No.155, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/2/2021) pukul 13.00 WIB.

Kedatangannya membawa sejumlah bukti  kesemrawutan penyaluran PKH dan BPNT di Bangkalan, Madura.

“Kami sudah melakukan investigasi di Bangkalan selama dua bulan, rupanya kami menemukan banyak problem terkait dengan penyaluran PKH dan BPNT. Problemnya ada yang murni penyalahgunaan di bawah ada juga dari Kemensos sendiri,” terang Ahmad saat dihubungi Mata Madura, Rabu sore.

Persoalan yang dibawa Ahmad, seperti, banyak penerima PKH dan BPNT yang tidak valid. Artinya No. NIK 00000 tapi dapat bantuan PKH.

“Bahkan ada yang sudah meninggal tapi masih aktif sebagai penerima PKH dan BPNT,” sebutnya.

Kedua, terkait dengan banyaknya penyalahgunaan bantuan PKH dan BPNT oleh oknum tertentu. Banyak rekening yang tidak dikasih kepada penerima oleh pendamping.

Dalam pengaduannya, Ahmad minta agar segera memecat atau memberhentikan pendamping yang terbukti tidak menyerahkan rekening kepada penerima.

“Intinya kalau sampai ada desa yang tidak menyerahkan rekeningnya kepada penerima, pendamping yang harus diberi sanksi, sebab ia terlibat penyalahgunaan wewenang,” tegas Ahmad pada Mata Madura.

Ketiga, terkait dengan penerima PKH dan BPNT yang tidak tepat sasaran.

Ahmad minta agar ada evaluasi terkait dengan sistem pendataan penerima PKH dan BPNT. Sebab di lapangan, banyak penerima orang mampu, tapi orang tidak mampu malah tidak dapat.

Keempat, meminta agar segera ada sinkronisasi data PKH dan BPNT dalam kementrian sosial. Sebab data PKH dan BPNT saja masih belum sinkron, sehingga ini menjadi problem dibawah.

Kelima, ia meminta agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) segera ada sinkronisasi dengan kementrian lainnya, termasuk pendidikan dan kesehatan.

“Ini merupakan ikhtiar kami agar data penerima yang tidak lengkap dan tidak valid segera dirubah agar penerima bansos BPNT dan PKH betul-betul tepat sasaran,” tutup Ahmad.

Syaiful, Mata Madura

KOMENTAR

Belum Ada Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Tinggalkan Balasan

MMN

Sosok & Tokoh

Catatan

Tasawuf

Sastra

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional

%d blogger menyukai ini: