MataMaduraNews.com–PAMEKASAN-Pilkada Pamekasan sudah di depan mata. Pada 27 Juni, pesta rakyat tersebut akan menjadi pentas penentuan 5 tahun ke depannya.
Jurus jitu dari masing-masing paslon telah diluncurkan. Sayang, masyarakat mencium adanya penyalahgunaan program dana hibah untuk masjid dan musholla dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Pamekasan dalam kepentingan politik.
Tokoh masyarakat di Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, M. Asy’ari Romli mengucapkan, bantuan itu ternyata di bawah banyak dijadikan sebagai alat politik. Hal ini berdasarkan temuannya saat melakukan verifikasi ke sejumlah tokoh masyarakat yang terdata.
“Kemarin waktu saya cross check ke bawah, ada tiga tokoh masyarakat yang dijanjikan hibah oleh petugas verifikasi, tetapi di belakangnya ada kampanye politik,” bebernya.
Maka dari itu, pria yang biasa disapa Ari langsung mendatangi Bagian Kesra untuk melakukan klarifikasi terkait dengan temuannya. Ia ingin mengetahui yang dilakukan verifikator itu sudah sesuai aturan yang ada atau justru sedang dimanfaatkan.
“Pihak Kesra menegaskan bahwa petugas verifikasi tidak boleh berkampanye politik atau dukungan Paslon dalam Pilkada,” lanjut Ari.
Oleh sebab itu, Ari meminta kepada Kesra agar petugas verifikasi di lapangan yang terbukti menyalahgunakan tugasnya agar dipecat. Sebab ia menilai, yang bersangkutan sudah tidak becus menangani program pemerintah.
“Sudah saya sampaikan siapa saja petugas verifikasi yang menyalahgunakan wewenangnya. Bahkan lengkap dengan foto-foto dan rekamannya,” tandasnya.
Sementara itu, Ridawati, staf Kesra Pemkab Pamekasan menjelaskan, petugas verifikasi yang menyalahgunakan wewenangnya akan dievaluasi. Pihaknya mengaku tidak tahu jika ada petugas verifikasi yang bertindak secara politis.
“Saya tidak tahu kalau ada petugas verifikasi yang berasal dari ketua partai politik dan pendukung Paslon. Nama petugas verifikasi berdasarkan usulan dari forum LSM,” kata Ridawati.
Syafa, Mata Madura
