MataMaduraNews.com–BANGKALAN-Sejumlah ulama dan aktivis Bangkalan merasa perlu meluruskan pernyataan Ach. Hariyanto, anggota F PKB DPRD Bangkalan. Menurut mereka, ungkapan Ach. Hariyanto yang menyebut, Pengkritik Bupati Belum Tentu Lebih Baik Jika Disuruh Jadi Bupati, perlu pemahaman.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
KH Nashih Aschal, Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Bangkalan mengatakan, dalam konteks demokrasi, siapa saja boleh memiliki pendapat berbeda tentang situasi pemerintahan Bangkalan saat ini. Hanya saja, kata Ra Nashih-panggilan akrabnya-pendapat berbeda itu disampaikan dengan cara santun dan sesuai norma.
“Kita kan hidup di era domokrasi. Jadi siapapun boleh menyampaikan pendapatnya. Selagi pendapat itu disampaikan sesuai aturan dan norman,” terang keturunan Kiai Kholil Bangkalan ini, via telpon kepada MataMaduraNews.com, Jumat (27/1/2017).
Menurut Ra Nashih, kondisi Bangkalan saat ini sedang butuh perhatian khusus dari semua elemen, termasuk para kiai dan aktifis. Ra Nashih berdalih, publik bisa menilai dan melihat sendiri permasalahan demi permasalahan yang disebabkan pucuk pemerintah Bangkalan yang tidak serius mengelola pemerintahan.
“Jadi kunjungan kita ke Gubernur Jatim, Soekarwo bisa dikata sebagai perwakilan dari aspirasi mayoritas masyarakat Bangkalan,”Imbuhnya.
Bagaimana dengan penilaian roda pemerintahan Bangkalan normal dan baik-baik saja? Ra Nashih menegaskan, pernyataan itu sah-sah saja sebagai hak penyampaian demokrasi. “Apalagi kalau ada yang tidak setuju dengan kunjungan kita ke Pakde Karwo kemarin tidak masalah. Itu hak mereka. Yang jelas kita tidak boleh saling menyalahkan. Malah harus bersatu padu untuk kebaikan bersama demi Bangkalan,” sarannya.
foto/ Agus, Mata Bangkalan
Komentar keras datang dari Ketua Jaka Jatim, Matur Husyairi. Pegiat anti korupsi Bangkalan ini, mempertanyakan maksud pesan dibalik pernyataan Ach. Hariyanto, anggota FPKB DPRD Bangkalan. “Apakah dia (Ach. Hariyanto, red.) tidak pernah membaca koran dan media sosial. Atau jangan-jangan si anggota dewan itu tidak mengerti tentang fungsinya sebagai wakil rakyat,” ujarnya heran, kepada MataMaduraNews.com.
Menurut pria yang pernah jadi korban penembak misterius itu, penilaian terhadap kondisi pemerintahan Bangkalan sedang tidak bermasalah, sungguh menjadi anomali dari asumsi mayoritas publik Bangkalan.
“Pernyataan anggota DPRD Bangkalan itu menunjukkan kondisi DPRD Bangkalan saat ini sangat parah. Bayangkan, bagaimana hubungan bupati yang tidak akur dengan Sekda, bupati tidak akur dengan Wabup. Bagaimana masalah interpelasi yang digagas sendiri anggota dewan tempo hari terkait pelantikan KI. Bagaimana bupati (Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad, red) yang jarang ngantor di Pemda. Semua urusan pemerintahan Bangkalan dikendalikan dari Surabaya. APBD 2017 bermasalah. Apakah masih dikata kondisi Bangkalan, normal?,” ucap Mathur dengan nada penuh tanya.
Dengan kondisi demikian, berarti menurut Mathur, anggota DPRD Bangkalan selama ini tidak bisa melihat alias hanya tidur. Sehingga tidak bisa melihat permasalahan yang begitu parah di pemerintahan Bangkalan.
“Gimana sih kok anggota DPRD bisa ngomong seperti itu. Gubernur aja bisa menilai kinerja Bupati Bangkalan tidak baik. Buktinya, Pak Gubernur sampai ngirim surat teguran berulangkali ke Pemda Bangkalan. Jika demikian, berarti mereka tidak percaya dengan penilaian Pak Gubernur Jatim. Ini kan konyol namanya,” jelas Mathur.
Berita Terkait Baca: Pengkritik Belum Tentu Lebih Baik Dari Bupati Momon. Setuju???
Sebagaimana diketahui, Ach. Hariyanto anggota FPKB DPRD Bangkalan, menolak bila disebut kepemimpinan Bangkalan mengalami krisis.
Menurutnya, kondisi pemerintahan Bangkalan masih kondisi normal dan wajar. Terbukti, lanjutnya, saat ini pemerintah Bangkalan sudah memperbaiki semua hal yang dianggap menjadi masalah.
“Pemerintah masih bersedia dievaluasi dan bersedia memperbaiki kinerjanya. Itu masih dalam tahap wajar,†terang anggota Komisi C DPRD Bangkalan ini, kepada MataMaduraNews.com, Kamis (26/1/2017).
Dikatakan, yang disebut masalah di Bangkalan karena APBD 2017 terlambat. Keterlambatan APBD 2017, katanya, akibat perubahan SOTK dari pusat. “Ini masalah nasional, bukan salahnya pemerintah Bangkalan saja yang mengalami,†tambahnya.
Bagaimana dengan Bupati Bangkalan, Makmun ibnu Fuad, yang jarang ngantor? “Pemerintah Bangkalan tidak hanya dipimpin bupati. Ada Wakil Bupati yang bisa melaksanakan tugas-tugas bupati. Mereka yang saat ini hanya bisa mengkritik bupati, belum tentu lebih baik jika disuruh jadi bupati,†ucapnya.
“Buktinya, selama ini ketika bupati tidak hadir ada wabup yang hadir, kalau bupati sedang kunjungan wabup yang menghadiri. Jadi, pemerintah itu tidak hanya bupati. Jadi jangan hanya bisa mengkritik,†imbuhnya.
Agus, Mata Bangkalan
