MataMaduraNews.com–BANGKALAN-Sebagai partai pendukung pasangan Makmun-Mondir dalam Pilkada Bangkalan 2013 lalu, Ach. Hariyanto FPKB DPRD Bangkalan menolak bila disebut kepemimpinan Bangkalan mengalami krisis.
Menurutnya, kondisi pemerintahan Bangkalan masih kondisi normal dan wajar. Terbukti, lanjutnya, saat ini pemerintah Bangkalan sudah memperbaiki semua hal yang dianggap menjadi masalah.
“Pemerintah masih bersedia dievaluasi dan bersedia memperbaiki kinerjanya. Itu masih dalam tahap wajar,” terang anggota Komisi C DPRD Bangkalan ini, kepada MataMaduraNews.com, Kamis (26/1/2017).
Dikatakan, yang disebut masalah di Bangkalan karena APBD 2017 terlambat. Keterlambatan APBD 2017, katanya, akibat perubahan SOTK dari pusat. “Ini masalah nasional, bukan salahnya pemerintah Bangkalan saja yang mengalami,” tambahnya.
Berita Terkait Baca: Wadul ke Pakde Karwo, Kiai dan Tokoh Bangkalan Beber Krisis Kepemimpinan
Bagaimana dengan Bupati Bangkalan, Makmun ibnu Fuad, yang jarang ngantor? “Pemerintah Bangkalan tidak hanya dipimpin bupati. Ada Wakil Bupati yang bisa melaksanakan tugas-tugas bupati. Mereka yang saat ini hanya bisa mengkritik bupati, belum tentu lebih baik jika disuruh jadi bupati,” ucapnya.
“Buktinya, selama ini ketika bupati tidak hadir ada wabup yang hadir, kalau bupati sedang kunjungan wabup yang menghadiri. Jadi, pemerintah itu tidak hanya bupati. Jadi jangan hanya bisa mengkritik,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, para kiai dan tokoh masyrakat Bangkalan seperti gerah melihat roda Pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Mereka menilai kondisi birokrasi Pemkab Bangkalan perlu perhatian pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Karena itu, sebanyak 12 kiai dan tokoh masyarakat Bangkalan menemui Gubernur Jatim, Soekarwo, Selasa (24/1/2017) di Gedung Grahadi, Surabaya.
Mereka datang ke Gubernur Soekarwo atas nama Forum Kiai dan Tokoh Masyarakat Bangkalan. Mereka menyampaikan sejumlah permasalahan yang membelit laju pemerintahan Kabupaten Bangkalan yang dipimpin Makmun ibnu Fuad.
“Bangkalan mengalami krisis kepemimpinan Pak Gubernur. APBD 2017 terlambat disahkan. Bupati Bangkalan jarang ngantor. Bupati juga jarang tandatangan. Terakhir, pelantikan sejumlah Kepala SKPD yang banyak melanggar PP dan UU,†sebut juru bicara, Kiai Syafik yang duduk sebelah kanan gubernur.
Agus, Mata Bangkalan
