MataMaduraNews.com–SAMPANG-Pembina Madura Development Watch (MDW), Tamsul, menilai mutasi dan pelantikan sejumlah pejabat di Kabupaten Sampang belum bisa memberikan perubahan yang signifikan. Karena mutasi hanya dilakukan pada posisi yang tidak terlalu berdampak strategis.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!“Yang di-rolling itu kan hanya bagian-bagian yang menurut saya kurang strategis dari keputusan yang diambil,†katanya kepada MataMaduraNews.com.
Sebagaimana diketahui, Kamis (29/12) kemarin, Bupati Sampang KH A. Fannan Hasib sudah melantik 781 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sampang. Pelantikan pejabat struktural ini menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Pemkab Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kepala Daerah.
Menurut Tamsul, restrukturasi Struktur Organisasi Daerah (SOD), khususnya kepala sejumlah SKPD, hanya sekadar untuk menyesuaikan dengan Indikator Standar Nasional (ISN). Padahal restrukturisasi jabatan semestinya mempertimbangkan prestasi, kinerja dan kemampuan yang dimiliki oleh pejabat terkait. Tamsul memprediksi, tidak ada perubahan yang akan berdampak luas pada masyarakat.
“Akan biasa-biasa saja, karena hanya menyesuaikan dengan ASN, tidak ada hal yang sangat prinsip,†katanya.
Beberapa SKPD yang sangat prinsip menurutnya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian. Tamsul berpendapat, apabila ingin mengubah Sampang menjadi lebih baik lagi, tiga SKPD ini sangatlah penting. Sehingga, lanjutnya, harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dan berintegritas.
“Dinas-dinas ini yang sangat prinsip. Kalau kita mau mengubah Sampang, tiga hal ini harus disesuaikan. Tapi di situ kan nyatanya tidak ada,†paparnya.
Tamsul mengkritik Kepala Dinas Pendidikan Sampang Heri Purnomo yang sudah sekian puluh tahun mengisi jabatan. Dalam pengamatannya, kinerja Heri dinilai buruk dan tidak memiliki rekam jejak yang bagus.
“Tolak ukur untuk Dinas Pendidikan, sampai saat ini Indeks Prestasi Manusia (IPM) di Sampang tetap berada yang paling buruk di Jawa Timur,†ujarnya.
Selain itu, Dinas Pertanian juga mendapat komentar serupa. Sekretaris Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) ini menganggap Dinas Pertanian Sampang belum bisa memberikan perubahan yang terlihat pada masyarakat.
“Misalkan pertanian yang dikembangkan sekian tahun, sudah bekerja sama dengan TNI, coba lihat perkembangannya seperti apa. Dampak sosialnya pada tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Sampang tidak ada, stagnan. Jadi kalau saya masih pesimis, karena ini hanya menyesuaikan dengan ASN saja, tidak ada perubahan yang signifikan,†terang Tamsul.
Reporter: Masykur, Mata Sampang |Â Editor: Jamal
