Peristiwa

Pedagang Pelabuhan Kamal Tolak Kenaikan Sewa Lahan

×

Pedagang Pelabuhan Kamal Tolak Kenaikan Sewa Lahan

Sebarkan artikel ini
Pedagang Pelabuhan Kamal
LSM PAKIS saat mendampingi para pedagang di Pelabuhan Kamal sebelum audiensi.

matamaduranews.comBANGKALAN-Puluhan pedagang yang menggantungkan hidup pada aktivitas Pelabuhan Kamal, Bangkalan, Madura, secara ramai-ramai menolak kenaikan harga sewa lahan dan ruang dagang yang dipatok PT ASDP Indonesia Ferry.

Perwakilan Pedagang Pelabuhan Kamal, Yanto mengatakan, kenaikan tarif sewa lahan dan ruang dagang memberatkan karena dinilai terlalu mahal dengan kenaikan hampir 50 persen di tengah situasi ekonomi sulit gegara pandemi covid-19.

“Harga sewa naik hampir 50 persen. Besaran harganya bervariasi tergantung ukuran lapak. Per meter Rp. 17.500,-. Tapi pedagang cukup berat karena harus mengeluarkan uang Rp 500.000,- per-bulannya,” cerita Yanto pada Mata Madura, Jum’at (18/2/2022).

Sebelum ada kenaikan, menurut Yanto, pedagang hanya mengeluarkan Rp 150 ribu per-bulan. Setelah harga sewa dinaikan, ada pedagang yang harus mengeluarkan biaya sekira Rp 500 ribu per-bulan. Ditambah sewa ruang kios Rp 1 juta per-bulan.

Pedagang Pelabuhan Kamal
Audiensi para Pedagang Pelabuhan Kamal dan PT ASDP, Jumat (18/2/2022) untuk membahas soal tarif sewa.

Yang sangat disayangkan pedagang soal tarif biaya sewa yang dinilai tidak adil.  Katanya, ada pensiunan PT. ASDP yang mendapat keringanan biaya sewa.

“Biaya sewa tidak adil, ada yang menyewa lahan dengan sangat luas. Tetapi biaya sewa sangat murah. Kata PT. ASDP, ternyata pemiliknya pensiunan PT. ASDP. Ini kan tidak adil bagi masyarakat kecil,” keluhnya.

Yanto bercerita,  kondisi ekonomi pedagang saat ini lagi susah. Untuk dimakan sehari-hari, para pedagang terbirit-birit. Apalagi untuk membayar biaya sewa bulanan dengan ratusan ribu.

Kondisi ini, menginisiasi para pedagang urun rembuk audiensi dengan PT ASDP bertempat di kantor PT. ASDP Pelabuhan Kamal pada Jum’at (18/2/2022).

Para pedagang meminta pendampingan pada LSM Pusat Analisa Kajian Strategis (PAKIS) untuk menemui PT. ASDP agar biaya sewa bisa diturunkan demi kemanusiaan di masa pandemi.

Dalam pertemuan itu, Abdurahman Tohir Ketua LSM PAKIS meminta PT. ASDP agar membuatkan payung hukum untuk menghapuskan sewa kios.

Tohir beralasan demi kemanusiaan di masa pandemi pedagang Pelabuhan Kamal berkeluh kesah jika harga sewa terlalu mahal.

“Dengan harga sewa per-meter Rp. 17.500,- pedagang merasa berat. Pedagang tidak bisa bayar. Jadi demi kemanusiaan kami berharap pada PT. ASDP agar meninjau kembali kebijakannya,” paparnya.

Abdurahman memprediksi akan ada puluhan pedagang di Pelabuhan Kamal akan gulung tikar jika kebijakan biaya sewa tetap diterapkan.

“Kalau ini diterapkan akan ada efek domino negatif yang terjadi. Maka ini sangat berpengaruh pada para pedagang. Ini pedagang masih mending tidak meminta bantuan modal usaha. Hanya meminta penurunan biaya sewa. Karena kami sangat paham sekali kondisi ekonomi di Kamal. Sangat miris sekali,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, Abdurahman Tohir akan melakukan audensi dengan General Manager PT. ASDP untuk mencarikan solusi terbaik untuk pedagang.

“Kami agendakan segera mungkin untuk mencari solusi terbaik bagi para pedagang. Serta akan menginvestigasi kelayakan kapal yang beroperasi di pelabuhan Kamal tersebut sudah layak atau belum. Karena keterkaitan antara pelayanan PT. ASDP berpengaruh terhadap efektifitas ekonomi pedagang,” jelasnya.

Merespon itu, Manager Usaha PT. ASDP, Bernadi Kuswara mengatakan, akan fokus dengan tuntutan pedagang pelabuhan Kamal.

Ia mengatakan, pihaknya akan segera mengagendakan untuk pengukuran kembali ruang lahan pedagang.

“Saya sudah menyampaikan pada pertemuan tadi dengan pedagang jika harga akan diturunkan Rp. 14.000,- per-meter. Jadi agenda ke depan dengan para pedagang akan melakukan pengukuran ulang. Disaat pengukuran ulang para pedagang harus hadir agar tau berapa luasan lahan yang dipakainya,” papar Bernadi Kuswara.

Apalagi kata dia, kita bagian dari BUMN yang harus memberikan kontribusi baik pada perusahaan dan pemerintah daerah.

“Tiap tahun kita selalu bayar pajak, meskipun kita rugi tetapi kita tetap memberikan pelayanan pada masyarakat. Jadi artinya kita tidak semata mata mencari pendapatan. Tetapi ini demi kebaikan bersama. Hubungan bisnis harus sama-sama mengerti,” jelasnya. (*)

KPU Bangkalan