Menu

Pemkab Bangkalan Disebut Paling Boros Belanjakan Uang APBD

Pemkab Bangkalan Disebut Paling Boros Belanjakan Uang APBD
Kantor Pemkab Bangkalan. (www.bangkalankab.go.id)

matamaduranews.comBANGKALAN-Pemkab Bangkalan kena sentil dalam mengalokasi pembelanjaan APBD karena dinilai paling boros dalam membelanjakan uang APBD.

Yang nyentil itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membeber sejumlah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia yang mengalokasikan APBD-nya untuk belanja pegawain dibanding belanja modal.

Ada beberapa daerah yang disentil Menteri Sri. Selain Pemkab Bangkalan, Madura. Ada Pemkot Pematang Siantar, Medan dan Provinsi Bangka Belitung.

Namun, di antara yang terkategori paling boros membelanjakan APBD untuk pos pegawai hanya Pemkab Bangkalan yang menduduki paling tinggi se Indonesia.

Kata Sri Mulyani, Pemkab Bangkalan mengalokasikan APBD untuk belanja pegawai pegawai paling tinggi hingga mencapai 50 persen dari APBD.

“Di tingkat Kabupaten, rata-rata belanja pegawai untuk membayar gaji mencapai 35,3 persen. Tercatat 189 Pemda sudah lebih rendah, namun ada 30 Pemda yang masih di atas rata-rata. Kabupaten Berau paling rendah 22 persen. Tapi ada 30 Pemda yang di atas itu, 50 persen di Kabupaten Bangkalan,” beber Menteri Sri saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI secara virtual, Senin (24/5/2021), seperti dikutip kompas.com.

Dikatakan, rata-rata belanja pegawai di tingkat pemerintahan kota (Pemkot) mencapai 35,7 persen. Kota Blitar, Jawa Timur masuk kategori Pemkot paling rendah membelanjakan APBD dengan persentase 27 persen.

Sedangkan Pemkot dengan belanja pegawai paling tinggi terjadi di kota Siantar yang mencapai 47,63 persen.

“Kota Siantar itu 47,63 persen APBD hanya untuk pegawai. Kalau belanja habis untuk pegawai, berarti untuk infrastruktur jadi lebih rendah,” kata Sri Mulyani.

Untuk tingkatan Pemerintah Provinsi, belanja pegawai di 14 provinsi lebih rendah dari rata-rata. Namun mayoritas masih di atas rata-rata sebesar 27,6 persen.

Provinsi Bangka belitung mencapai 35 persen belanja APBD untuk pegawai.

Sedangkan Jawa Barat menjadi yang terendah, yakni 21,4 persen. “Bangka belitung itu 35 persen APBD-nya hanya untuk pegawai,” tutur Sri Mulyani.

Menurut Mentri Sri, belanja pegawai yang cukup tinggi di beberapa daerah membuat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang digemakan pemerintah pusat tidak maksimal.

“Asal tahu saja, rasio transfer ke daerah kini mencapai 1/3 dari APBN sejak desentralisasi fiskal dilakukan. Sebelum ada desentralisasi dan otonomi daerah, TKDD hanya Rp 33 triliun, kemudian dengan adanya TKDD melonjak 3 kali lipat menjadi Rp 93 triliun dan transfer ke daerah dana desa itu mencapai di atas Rp 790 triliun. Efektifitasnya bergantung pada daerah,” terang Sri Mulyani Mulyani menambahkan dengan merinci.

Karena itu, Sri Mulyani mengimbau daerah dengan belanja pegawai paling tinggi segera mengalihkan anggaran ke belanja produktif dan belanja modal.

Katanya, tingkat kemiskinan, angka partisipasi murni (APM), angka imunisasi, hingga angka kelayakan air minum antardaerah masih sangat lebar.

“Imunisasi misalnya, wilayah Salatiga sudah mencapai 81 persen, tapi di Kabupaten Puncak, Papua, kurang dari 1 persen. Bahkan Aceh Utara hanya 2,1 persen. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Yogyakarta sudah 86 persen, namun di Nduga, Papua, hanya 30 persen,” terangnya.

“Capaian output walaupun kesenjangan antar daerah menurun, tapi kita lihat berapa output masih sangat tinggi. Ada daerah dari sisi pendidikan, angka partisipasi murni, air minum layak, imunisasi, IPM, penduduk miskin, kita lihat hasilnya ada yang sangat bagus, ada yang masih sangat tertinggal,” pungkas Sri Mulyani. (**)

KOMENTAR

Belum Ada Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Tinggalkan Balasan

MMN

matajatim.id

Disway

Budaya

Tasawuf

Sastra

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional

%d blogger menyukai ini: