matamaduranews.com–SURABAYA-Politisi Indrapura Jatim geram. Pasalnya, dokumen APBD Pemprov Jatim 2020 tak kunjung diberi ke semua anggota DPRD Jatim.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Mathur Husyairi, anggota Komisi E DPRD Jatim mengaku, mencium aroma tak sehat antara eksekutif dan oknum pimpinan DPRD Jatim.
Politisi PBB ini menduga, dokumen APBD Jatim 2020 sengaja disembunyikan oleh oknum pimpinan sehingga para anggota tak menerima salinan dokumen APBD.
“Sangat tidak logis dan aneh bin ajaib RAPBD Jatim tahun 2020 yang sudah disahkan bersama legislatif dan eksekutif dalam rapat paripurna dan sudah dievaluasi oleh Mendagri. Tapi, dokumen APBD itu, sampai detik ini tidak ada di kantor DPRD Jatim. Bisa saja dokumen ini sudah diserahkan ke pimpinan dewan, tapi disembunyikan,” ucap Mathur kepada Mata Surabaya, Rabu (29/4/2020), usai mengikuti rapat Bamus.
Kata Mathur, berdasar UU Nomor 14 Tahun 2008, dokumen APBD itu masuk kategori informasi publik. Setiap warga negara berhak tahu atau memperoleh salinannya.
“Pemprov Jatim sangat tertutup dan takut adanya transparansi anggaran. Ini kan namanya takut pada bayang-bayangnya sendiri,” sambung politisi dari Bangkalan, Madura ini.
Karena itu, Mathur mendesak kepada eksekutif agar segera memberikan salinan dokumen APBD 2020 dan semua lampirannya kepada seluruh anggota DPRD Jatim atau setiap fraksi.
Bagi Mathur, dokumen APBD itu menjadi hak dewan untuk melakukan pencermatan dan pengawasan kinerja eksekutif. “Tanpa dokumen itu (APBD 2020, red.), dewan ibarat macan ompong,†tutupnya.
Hal senada disampaikan Abd. Azis. Anggota Komisi A DPRD Jatim ini, menuding pimpinan Bamus DPRD Jatim mau lucu-lucuan ketika dokumen APBD Jatim tahun 2020 tak diserahkan.
“Kita mau dianggap apa selama ini. Sebagai anggota DPRD Jatim, kita disumpah dan diberi gaji. Lalu kita disuruh menjalankan tugas legislasi. Urusan buka APBD saja tidak dikasih, kita diam. Ini kan bercanda namanya. Masak urusan gitu saja, kita tidak bisa,†ucap Azis saat rapat Bamus DPRD Jatim, Kamis (29/4/2020).
Politisi PAN ini mengatakan, jika pihak eksekutif tidak percaya terhadap legislatif dengan alasan APBD itu takut bocor keluar. Sebaliknya, bagaimana legislatif bisa percaya terhadap eksekutif.
“Dokumen APBD itu sangat penting. Selama urusan ini belum selesai, kita masih sedang bercanda,†ucap Azis sambil menutup pembicaraan di ruang Bamus DPRD Jatim.
Hadi, Mata Surabaya
