matamaduranews.com–BANGKALAN-Di tengah terik matahari. Saat orang-orang berpuasa Ramadlan. Tak menyurutkan semangat ratusan warga dari empat desa di Kabupaten Bangkalan menggelar aksi demo. Menuntut keadilan dalam gelaran Pilkades 2021.
Ratusan warga itu melurug kantor Pemkab Bangkalan, Senin (18/11/2019) sambil membawa spanduk dan pengeras suara.
Terlihat jejeran mobil pick up dan mobil pribadi serta puluhan motor serta ratusan massa berkumpul di depan kantor Pemkab Bangkalan.
Mereka menyuarakan ketidakadilan yang sedang dipertontonkan dalam tahapan Pilkades serentak khusus Desa Perreng dan Kapor Kecamatan Burneh. Desa Dlambah Dajah, Kecamatan Tanah Merah serta Desa Patengteng, Kecamatan Modung.
Mereka menuntut kepada TFPKD (panitia pilkades tingkat kabupaten) agar menghentikan proses tahapan pilkades di empat desa.
Mereka menyampakan aspirasinya tentang kekecewaan terhadap proses Pilkades Bangkalan 2021 di empat desa itu. Massa menilai ada ketidaknetralan Panitia Pilkades.
Panitia Pilkades (P2KD) disebut masuk angin karena diiming-imingi duit sesuai pesanan.
Selain itu. Massa juga menuding panitia Pilkades tingkat Kabupaten (TFPKD) bersikap acuh dan terkesan memihak kepada calon incumbent.
Massa menyebut seperti yang terjadi di Desa Perreng dan Desa Kapor.
Mereka berteriak lantang. Ada Apa dengan TFPKD?
Salah satu orator aksi, Yodika Saputra menyampaikan, munculnya persoalan Pilkades di desa Perreng, Patengteng dan Kapor karena kurang netralnya Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD).
Sehingga, tahapan Pilkades setempat terkesan dipaksakan untuk menggugurkan salah satu pesaing terberat.
“Padahal secara admistrasi lengkap. Bahkan lebih lengkap dari pada yang lain. Tapi saat ditantang terbuka terkait nilai uji kompetensi malah tidak mau,” kata Yodika.
Sementara persoalan di Desa Dlambah Dajah lanjut Yodika, karena terlalu intervensinya Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (TFPKD) dalam tahapan Pilkades.
Sehingga Bupati Bangkalan sewenang wenang mengeluarkan keputusan penundaan Pilkades ke tahun 2022.
“P2KD dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa, bukan TFPKD. Jadi tidak pantas jika terlalu intervensi,” ucap dia.
Dia meminta pada Bupati Bangkalan Ra Latif agar segera membubarkan P2KD yang tidak netral. Sekaligus membubarkan TFPKD karena tidak mampu menyelesaikan persoalan dan dinilai tidak profesional.
“Jika tidak dibubarkan. Kami minta tunda saja Pilkades Desa yang bermasalah. Jangan sampai membuat masalah di dalam masalah. Seperti di Desa Perreng contohnya,” papar Yodika.
Yodika juga menyarankan agar Bupati tidak mendengarkan pembisik yang bisa menyesatkan dan merugikan sebagian warganya sebagai cakades serta usut tuntas permainan suap menyuap.
“Usut tuntas permainan suap menyuap dengan dalih cakades untuk diloloskan,” papar dia.
Yodika kembali berteriak, meminta Bupati Bangkalan untuk keluar dari ruangannya.
Lalu menemui massa aksi untuk dimintai pertanggungjawabannya selaku pimpinan daerah tertinggi dieksekutif.
Namun tampaknya, Ratusan massa tampak kecewa, karena tak ditemui oleh Bupati. Namun untungnya, emosi dari massa aksi dapat ditahan, demi menjaga aksi damai.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkakan, Taufan Zairinsjah menyampaikan permohonan maaf kepada warga desa Patengteng, Kapor, Perreng dan Dlambah Dajah. Kerena Bupati Bangkalan sedang tidak ada di tempat.
“Bupati Bangkalan lagi mengikuti rapat yang tidak bisa ditinggalkan,” katanya.
Namun demikian, segala tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, Taufan, sapaan akrabnya Taufan Zairinsjah berjanji akan diteruskan kepada pimpinan eksekutif kabupaten paling barat Pulau Madura.
“Persoalan keputusan seperti apa itu terserah bapak Bupati Bangkalan,” kata dia.
Syaiful, Mata Madura
