MataMaduraNews.com–SUMENEP-Kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur yang mewajibkan lembaga tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di kepulauan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), dinilai ngawur.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pernyataan tersebut disampaikan oleh pemuda kepulauan yang tergabung dalam Forum Pemuda Raas (FPR) ketika mendatangi kantor Kemenag setempat, Rabu (21/02/2018).
Suryadi selaku Ketua FPR menuding kebijakan tersebut terkesan tergesa-gesa. Sebab, lembaga-lembaga di bawah naungan Kemenag belum siap mengikuti kewajiban UNBK.
BACA JUGA: Bupati Busyro Minta Guru Maksimal Mendidik
Selain faktor kesiapan, juga dari sisi biaya UNBK Tahun 2017-2018 untuk lembaga pendidikan tingkat MTS & MA di kepulauan dinilai terlalu besar. Sehingga, setiap wali murid dimintai sumbangan Rp 600 ribu hingga Rp 1,5 juta. Dan yang demikian, dianggap sangat memberatkan.
â€Dampak dari kebijakan tersebut, sebagian siswa ada yang ingin berhenti sekolah, karena orang tuanya tidak mampu memenuhi biaya untuk mengikuti UNBK,†kata Suryadi.
Anehnya lagi, Suryadi mendapati lembaga negeri tingkat SMP di bawah Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep masih ada pilihan antara melaksanakan UNKP & UNBK. Sementara Kemenag tetap ngotot untuk melaksanakan UNBK.
BACA JUGA: Launching Majalah Irfa’ Media Hadirkan D Zawawi Imron
Karena itulah, FPR meminta agar Kemenag mengurungkan keinginannya untuk menerapkan kewajiban UNBK.
Merespon desakan FPR, Kasi Pendma Kemenag Sumenep Moh Tawil mengatakan, sebenarnya dalam pelaksanaan UNBK tidak ada pungutan biaya. Tetapi berhubung sarana dan prasarana di kepulauan kurang memadai, sehingga banyak pihak lembaga pendidikan memungut biaya untuk melaksanakan UNBK di kepulauan.
â€Sebenarnya memang tidak ada biaya lagi, mungkin karena tidak adanya sarana prasarana untuk melakukan UNBK,†terang Tawil.
Rusydiyono, Mata Madura
