matamaduranews.com-Para aktivis yang tergabung MP3S bertanya-tanya. Kenapa sikap Komisi III DPRD Sumenep terlihat dingin merespons aduan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Sumenep (MP3S) terkait pembangunan gedung KDMP.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Seperti diketahui, para aktivis itu mendatangi Komisi III DPRD Sumenep, Senin (23/2/2026). Sudah lebih dua minggu belum ada progres atas aduan itu.
Ainur Rahman mewakili MP3S menyebut kedatangannya untuk mengadu kepada wakil rakyat karena terkait transparansi pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai masih tertutup.
“Kita tahu proyek pembangunan gedung KDMP di sejumlah desa dinilai diselimuti ketidakjelasan, terutama terkait rincian anggaran serta pihak pelaksana proyek,” cerita Ainur kepada media.
Kedatangan MP3S rupanya mendapat respon dari Ketua Komisi III M Muhri dan anggota dewan lainnya.
Muhri berjanji akan mengundang stakeholder terkait proyek KDMP biar ada titik terang atas aduan MP3S.
Kenapa belum ada progres? Berdasar informasi yang didapat media, waktu lanjutan audiensi bersama terkait KDMP masih menunggu waktu yang pas.
“Nunggu waktu sepertinya,” ucap sumber.
Sebelumnya viral di media, Ainur kembali mempertanyakan sikap Komisi III DPRD Sumenep.
“Janji tinggal janji. Komisi III DPRD Sumenep belum juga memberi kepastian tindak lanjut soal transparansi pembangunan KDMP. Janjinya akan memanggil pihak terkait, termasuk Kodim dan PUTR, guna membuka duduk perkara pembangunan KDMP yang selama ini menuai pertanyaan,” ucap Ainur Rahman.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar soal proyek fisik. Ini tentang komitmen transparansi dan keberanian lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasan. Ketika suara publik sudah disampaikan secara resmi, maka respons yang ditunggu bukan lagi janji, melainkan tindakan nyata.
MP3S menegaskan, mereka tidak sedang mencari gaduh. Mereka hanya ingin kepastian. Sebab setiap hari tanpa informasi adalah ruang kosong yang diisi spekulasi. (*)
