Jakarta – Pemerintah berencana mengefisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengurangi frekuensi penyaluran dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 40 triliun per tahun.
Rencana tersebut disampaikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa seperti dikutip kompas.com. Mengutip usulan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk efisiensi program MBG dengan mengurangi frekuensi penyalurannya.
“Jadi ada efisiensi juga dari MBG. Jadi ada kan pengurangan cukup banyak tuh, yang dia bilang saja 40T hitungan pertama kasar, tapi bisa lebih. Tapi bukan saya motong ya. Memang dia melakukan sendiri karena dia [BGN] bilang masih bisa ada efisiensi,” kata Purbaya dalam Press Briefing di kompleks Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).
Efisiensi Tanpa Menghapus Program
Menurut Purbaya, pemerintah tidak berencana menghentikan program MBG, melainkan melakukan penyesuaian teknis agar penggunaan anggaran lebih efisien. Ia menjelaskan, pengurangan satu hari penyaluran setiap pekan dinilai tidak akan mengurangi tujuan utama program, yaitu memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan gizi yang memadai.
“Program tetap berjalan, tetapi perlu disesuaikan agar lebih efisien dan berkelanjutan secara fiskal,” ujarnya.
Hemat Anggaran hingga Rp 40 Triliun
Kementerian Keuangan memperkirakan perubahan skema penyaluran dari enam hari menjadi lima hari akan menghasilkan penghematan signifikan. Jika dihitung secara nasional, efisiensi tersebut berpotensi menghemat: sekitar Rp 40 triliun per tahun
Anggaran yang dihemat itu disebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan prioritas lain, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan penguatan layanan kesehatan.
Program MBG Tetap Jadi Prioritas
Meski dilakukan efisiensi, pemerintah menegaskan program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Program ini menyasar kelompok rentan, terutama:
siswa sekolah
anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah
kelompok masyarakat dengan risiko kekurangan gizi
Pemerintah menilai keberlanjutan program harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang realistis.
Respons Publik dan Tantangan Implementasi
Rencana efisiensi tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat dan pengamat kebijakan publik. Sebagian pihak menilai langkah pengurangan frekuensi distribusi dapat menjadi solusi fiskal jangka pendek. Namun ada pula kekhawatiran bahwa pengurangan hari layanan berpotensi memengaruhi kualitas pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
Pengamat ekonomi menilai pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi dampak sosial program.
Rencana pengurangan frekuensi penyaluran program MBG menjadi lima hari per minggu menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai melakukan penyesuaian fiskal terhadap program-program berskala besar.
Efisiensi anggaran dinilai penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Namun di sisi lain, pemerintah juga dituntut memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pemenuhan gizi masyarakat. (ras)
