matamaduranews.com—SUMENEP — Nama dr. Erliyati menjadi salah satu yang paling diperbincangkan dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sebab Direktur RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep itu masuk dalam tiga besar untuk posisi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Jika nantinya dr. Erliyati benar-benar dipilih dan dilantik sebagai Staf Ahli Bupati, pertanyaan yang terdengar santer: siapa yang akan memimpin RSUD Sumenep?
Pertanyaan itu muncul karena jika dr. Erliyati dilantik, maka jabatan Direktur RSUD akan mengalami kekosongan sementara hingga ditunjuk pejabat pelaksana tugas (Plt).
Di sinilah teka-teki itu dimulai.
Antara Regulasi dan Realitas Lapangan
Secara praktik birokrasi, jabatan Plt Direktur RSUD tipe B pada umumnya diisi oleh pejabat setingkat eselon dua atau pejabat senior yang dinilai memiliki kompetensi manajerial dan pengalaman memimpin organisasi.
Sementara di internal RSUD Sumenep, sebagian besar pejabat struktural masih berada pada level eselon tiga karena rumah sakit tersebut baru saja bertransisi dari tipe C menjadi tipe B.
Artinya, secara teknis, pilihan kandidat masih relatif terbatas.
Pilihan pertama adalah menunjuk pejabat eselon dua dari luar RSUD.
Pilihan kedua adalah menunjuk sosok yang telah memahami sistem rumah sakit, memiliki pengalaman kepemimpinan, dan dinilai mampu menjaga kesinambungan layanan.
Stabilitas atau Penyegaran?
Sebagian kalangan menilai, mempertahankan figur yang sama sebagai Plt dapat menjaga stabilitas pelayanan. Apalagi, proses kenaikan status rumah sakit dari tipe C ke tipe B tidak terjadi dalam waktu singkat. Itu merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan pembenahan manajemen, penguatan layanan, hingga peningkatan standar fasilitas.
Namun ada pula pandangan lain.
Dalam setiap perubahan organisasi, terutama ketika rumah sakit memasuki fase baru, pergantian kepemimpinan sering dianggap sebagai momentum untuk melakukan penyegaran. Figur baru dinilai dapat membawa perspektif berbeda, mempercepat konsolidasi organisasi, dan memperkuat tata kelola kelembagaan.
Di sinilah dinamika pilihan mulai terlihat. Apakah yang dibutuhkan saat ini adalah kesinambungan? Atau justru arah baru?
Plt Bukan Sekadar Jabatan Sementara
Meskipun bersifat sementara, biasanya dalam rentang 3 hingga 6 bulan, posisi Plt Direktur bukanlah jabatan administratif biasa. Tapi memiliki tugas penting menjaga operasional rumah sakit tetap berjalan, memastikan layanan pasien tidak terganggu, serta mengawal proses transisi menuju kepemimpinan definitif.
Karena itu, keputusan penunjukan Plt harus mencerminkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola sektor kesehatan.
Apalagi bagi rumah sakit yang baru naik status menjadi tipe B, masa transisi merupakan fase krusial. Kesalahan langkah dalam pengisian jabatan bisa berdampak pada stabilitas organisasi, pelayanan publik, bahkan kepercayaan masyarakat.
Teka-teki yang Menunggu Jawaban
Meski belum ada kepastian siapa yang akan mengisi posisi Plt Direktur Utama RSUD Sumenep, satu hal yang pasti, pilihan tersebut tidak akan semata-mata didasarkan pada formalitas jabatan.
Penunjukan Plt akan mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari pengalaman, stabilitas organisasi, kesiapan menghadapi perubahan, hingga arah kebijakan pelayanan kesehatan daerah ke depan.
Dan publik pun menunggu.
Apakah kursi Plt Direktur akan diisi oleh pejabat dari luar RSUD? Atau justru tetap dipercayakan kepada sosok yang selama ini memimpin rumah sakit?
Jawabannya tidak lama lagi akan terungkap.
Meski untuk sementara, masih menjadi teka-teki di warung warung dan lorong-lorong Pemkab Sumenep. (hamrasidi/ai)
