matamaduranews.com – SUMENEP — Ketimpangan alokasi anggaran infrastruktur wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Anggota DPRD Sumenep Ahmad Juhairi menilai perbedaan anggaran yang terlalu jauh antarpulau bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut arah dan keberpihakan pembangunan Sumenep.
Menurut politisi NasDem ini, wilayah kepulauan terluar seharusnya menjadi prioritas karena menghadapi tantangan geografis lebih berat, mulai dari tingginya biaya logistik, keterbatasan transportasi, hingga akses pelayanan dasar yang belum merata.
“Pembangunan di kepulauan tidak cukup dilihat dari besarnya angka anggaran semata. Infrastruktur di pulau-pulau itu menyangkut akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan keselamatan masyarakat,” ujar politisi asal Masalembu ini.
Sekedar diketahui, berdasar data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kabupaten Sumenep Tahun 2026 yang diunggah dalam SiRUP menunjukkan Kecamatan Arjasa dan Kangayan di Pulau Kangean memperoleh alokasi anggaran infrastruktur sekitar Rp32,7 miliar. Nilai tersebut jauh melampaui sejumlah wilayah kepulauan lainnya.
Sebagai perbandingan, Kecamatan Giligenting hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp1,56 miliar. Sementara wilayah Gayam dan Nonggunong di Pulau Sapudi memperoleh Rp1,81 miliar. Adapun Raas dan Masalembu tercatat menerima Rp1,02 miliar, sedangkan Sapeken menjadi salah satu wilayah dengan alokasi terendah, yakni sekitar Rp760 juta.
Perbedaan anggaran yang sangat mencolok itu memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Sebab, hampir seluruh kecamatan kepulauan di Sumenep menghadapi tantangan serupa, mulai dari kondisi geografis, keterisolasian wilayah, hingga tingginya biaya distribusi material pembangunan.
Ahmad Juhairi menegaskan pembangunan kepulauan harus menggunakan perspektif keadilan, bukan sekadar pendekatan administratif. Menurutnya, daerah dengan akses lebih sulit justru membutuhkan perhatian lebih besar.
“Jangan sampai ada kesan pembangunan hanya ramai di satu pulau, sementara pulau lainnya tertinggal. Masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian pembangunan,” katanya.
Sorotan terhadap ketimpangan anggaran ini diperkirakan akan menjadi pembahasan lebih lanjut, terutama terkait evaluasi kebijakan distribusi pembangunan di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep. (bahri)
