matamaduranews.com-Banyak orang bertanya: bagaimana cara menurunkan kemiskinan di Sumenep?
Jawaban yang jujur—kita belum benar-benar tahu siapa yang miskin, dan mengapa mereka tetap miskin.
Selama ini, kemiskinan lebih sering diperlakukan sebagai angka. Dirilis setiap tahun, dibandingkan, lalu diperdebatkan. Setelah itu, selesai. Pada 2024, tingkat kemiskinan Sumenep tercatat 17,08 persen—sekitar 194 ribu jiwa, turun sekitar tujuh ribu orang dari tahun sebelumnya.
Namun angka tidak pernah cukup untuk menjelaskan realitas. Karena Sumenep sebagai kabupaten kepulauan. Banyak desa-desa yang sulit diakses. Dan keluarga-keluarga yang hidup jauh dari layanan dasar.
Namun kebijakan sering disusun seolah semua warga berada dalam kondisi yang sama. Akibatnya, banyak bantuan kerap salah sasaran, program menjadi generik, dan kemiskinan berjalan di tempat.
Di tengah keterbatasan itu, muncul gagasan baru. Pada pertengahan 2024, Bappeda Sumenep menyatakan akan melakukan pendekatan berbasis AI (kecerdasan buatan) melalui platform Data Kemiskinan Komprehensif (DKK). Sistem ini mengintegrasikan data kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial—dengan satu tujuan: membaca kemiskinan secara lebih presisi.
BACA JUGA: Identifikasi Pemecah Kemiskinan Produk Bappeda Sumenep
Secara konsep, ini adalah lompatan penting. AI memungkinkan prediksi rumah tangga rentan miskin, pemetaan wilayah prioritas, hingga deteksi ketidaktepatan sasaran bantuan sosial. Bahkan, sistem dengan bantuan AI dapat memberi rekomendasi intervensi yang lebih kontekstual.
Namun di sinilah pertanyaan mendasar muncul: apakah ini benar-benar solusi, atau sekadar cara baru untuk terlihat lebih canggih? Atau sekedar ilusi?
Kita tahu, AI tidak pernah lebih pintar dari data yang digunakan. Jika data tidak lengkap, bias, atau tidak diperbarui, maka hasilnya pun akan bias—hanya saja tampil lebih meyakinkan. Seperti menggunakan peta digital mutakhir, tetapi pakai data lama.
Di Sumenep, persoalan data bukan hal sepele. Wilayah kepulauan sulit dijangkau, banyak realitas tidak tercatat, dan tidak sedikit kemiskinan yang “tidak terlihat”.
Dalam kondisi seperti ini, berharap AI menghasilkan diagnosis yang akurat tanpa fondasi data yang kuat adalah risiko yang nyata.
Karena itu, persoalan utama bukan pada teknologinya, melainkan pada kesiapan sistem pendukungnya.
Meski demikian, inisiatif ini tidak boleh dipandang sinis. Justru sebaliknya—ini adalah langkah berani. Untuk pertama kalinya, ada upaya serius keluar dari pendekatan “bagi bantuan” menuju kebijakan berbasis analitik. Ada dorongan untuk lebih presisi, lebih adil, dan lebih terukur.
Masalah berikutnya lebih krusial:
apakah hasil analisis AI benar-benar akan digunakan?
Dalam praktik pemerintahan, keputusan tidak selalu ditentukan oleh data. Sebab sering kali dipengaruhi oleh kompromi, kepentingan, dan tekanan politik. Di titik ini, AI bisa saja kalah.
AI dapat menunjukkan siapa yang paling miskin.
Namun keputusan bisa saja menetapkan siapa yang paling diprioritaskan.
Dan kita tahu, keduanya tidak selalu sama.
Di sinilah ujian sesungguhnya.
AI bukan soal kecanggihan sistem, melainkan keberanian untuk mengikuti hasilnya.
Tanpa keberanian itu, AI hanya akan menjadi kosmetik kebijakan—terlihat modern, tetapi tidak menyentuh akar masalah.
Lebih jauh, kemiskinan bukan sekadar persoalan data. Tapi berkaitan dengan akses, kesempatan, dan keberpihakan.
Bisa saja AI dapat membantu mengidentifikasi masalah, tetapi tidak dapat menggantikan keputusan untuk menyelesaikannya.
Sumenep tidak kekurangan inovasi.
Yang sering kurang adalah konsistensi—dan, kadang, kejujuran.
Jika AI hanya digunakan untuk memperindah cara kita melihat kemiskinan, maka tidak ada yang berubah.
Sebaliknya, jika AI digunakan untuk menantang cara lama—membongkar bias, memperbaiki sasaran, dan memaksa kebijakan menjadi lebih adil—di situlah harapan menjadi nyata.
Pada akhirnya, kemiskinan tidak akan selesai oleh teknologi semata.
Kemiskinan akan berkurang ketika ada keberanian untuk berpihak.
Dan keberanian itu tidak bisa di-coding (program) via AI. (*)
