Antara kemandirian politik, romantisme kekuasaan, dan mereka yang mendadak ingin mengajari partai cara menjadi besar.

Ada yang menarik dari tulisan berjudul “PKB Sumenep Besar Tanpa Kyai, Saatnya Berhenti Jadi Anak Mami Politik”. Judulnya berani. Bahkan sengaja dibuat sedikit gaduh. Barangkali memang itu tujuannya: memancing percakapan tentang masa depan PKB Sumenep.

Tetapi, dalam politik, sesuatu yang terdengar berani belum tentu sepenuhnya benar. Dan sesuatu yang tampak kritis belum tentu berhasil membaca persoalan secara utuh.

Mari kita bedah.

Pertama, apakah benar PKB Sumenep besar karena kiai, bukan karena kerja partai?Pertanyaan ini sebenarnya menyimpan persoalan yang lebih besar. PKB tidak lahir dari ruang kosong. PKB tumbuh dari sejarah panjang Nahdlatul Ulama, tradisi pesantren, jaringan sosial keagamaan, dan aspirasi politik warga Nahdliyin.

Dalam konteks Sumenep, hubungan antara kiai dan masyarakat bukan sekadar hubungan elektoral. Ada sejarah, tradisi, pendidikan, kebudayaan, bahkan ikatan sosial yang tidak bisa disederhanakan menjadi urusan foto bersama menjelang pemilu.

Karena itu, menyebut kedekatan dengan kiai sebagai sumber kelemahan partai justru berisiko salah membaca modal sosial yang selama ini menjadi salah satu kekuatan PKB.

Kiai bukan jimat politik. Tetapi juga bukan beban politik.

Kiai adalah bagian dari ekosistem sosial yang membentuk karakter politik masyarakat Madura. Yang perlu dikritik bukan keberadaan kiai dalam kehidupan politik PKB. Melainkan ketika penghormatan kepada kiai berhenti menjadi nilai, lalu berubah menjadi alat transaksi kekuasaan.

Itu dua perkara yang berbeda.

Kedua, jangan mencampuradukkan kemandirian partai dengan menjauh dari akar sejarahnya. Partai modern memang harus memiliki kaderisasi, pendidikan politik, sistem organisasi, dan mekanisme regenerasi kepemimpinan yang sehat.

Tetapi modernisasi bukan berarti harus memutus hubungan dengan tradisi.

Justru tantangannya adalah bagaimana nilai-nilai pesantren, tradisi keilmuan, dan etika kepemimpinan diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang konkret.

Kalau PKB ingin menjadi partai modern, pertanyaannya bukan berapa banyak foto kiai yang terpampang di baliho. Pertanyaannya: berapa banyak kader yang memiliki kapasitas legislasi? Berapa banyak kebijakan yang lahir dari kebutuhan masyarakat? Seberapa kuat partai mengawal kepentingan rakyat?

Di sinilah ukuran kemandirian partai sesungguhnya.

Bukan pada seberapa jauh ia meninggalkan kiai, melainkan seberapa jauh ia mampu bekerja tanpa terus-menerus berlindung di balik nama besar siapa pun.

Ketiga, persoalan PKB tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengganti narasi.

Mengangkat persoalan pengangguran, nelayan Sapeken, pengrajin batik, kemiskinan, dan pembangunan kepulauan tentu penting. Tetapi menyebut persoalan-persoalan itu belum cukup untuk membuktikan bahwa partai gagal bekerja.

Harus ada ukuran yang lebih jelas. Apa yang sudah diperjuangkan? Apa yang belum tercapai? Bagaimana kontribusi wakil rakyat? Apa evaluasi terhadap kepengurusan? Dan bagaimana mekanisme partai memastikan kader yang memiliki kapasitas mendapatkan ruang?

Politik tidak cukup hanya mengandalkan kalimat-kalimat keras, apalagi slogan yang terdengar gagah tetapi miskin pembuktian. Yang dibutuhkan data, evaluasi, dan keberanian untuk mengoreksi diri.

Mengkritik memang mudah; yang tidak mudah adalah menghadirkan ukuran, menunjukkan bukti, dan menawarkan jalan keluar.

Sumenep bukan panggung politik yang sederhana. Dengan 27 kecamatan, bentang wilayah daratan dan kepulauan, serta persoalan pelayanan publik yang begitu beragam, membangun politik tidak bisa hanya bermodal retorika.

Maka, sebelum sibuk berdebat tentang siapa yang membuat partai menjadi besar, ada baiknya bertanya: apa yang sudah dikerjakan untuk membuat masyarakat Sumenep menjadi lebih sejahtera?

Partai yang serius harus mampu menerjemahkan kompleksitas itu menjadi agenda politik yang terukur.

Keempat, jangan sampai kritik terhadap ketergantungan justru melahirkan ketergantungan baru.

Ini bagian yang sering luput.

Ketika seseorang mengkritik dominasi figur, jangan sampai ia sedang membangun dominasi figur yang lain. Ketika seseorang menyerukan regenerasi, jangan sampai regenerasi hanya menjadi jalan bagi kelompoknya sendiri untuk mengambil alih panggung.

Partai tidak boleh menjadi milik satu keluarga, satu kelompok, satu jaringan, atau satu kepentingan. Kaderisasi harus membuka kesempatan berdasarkan kapasitas, integritas, rekam jejak, dan pengabdian.

Bukan berdasarkan siapa yang paling dekat dengan pengurus. Bukan pula siapa yang paling keras mengkritik pengurus.

Sebab, mengganti orang tanpa memperbaiki sistem hanya akan memindahkan persoalan dari satu meja ke meja lainnya.

Lalu, PKB Sumenep harus bagaimana?

Tidak perlu memilih antara menjadi partai yang dekat dengan kiai atau menjadi partai modern. Keduanya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan.

PKB bisa tetap menghormati kiai, sekaligus membangun organisasi yang profesional.

Bisa menjaga tradisi, sekaligus membuka ruang bagi anak muda. Bisa mempertahankan identitas ideologis, sekaligus menghadirkan gagasan pembangunan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Yang harus dihentikan adalah politik ketergantungan. Bukan hubungan historis dan kultural dengan para kiai.

Sebab, partai yang kehilangan akar sosialnya akan mudah kehilangan identitas. Sebaliknya, partai yang hanya mengandalkan sejarah tanpa memperbarui kapasitasnya juga akan tertinggal.

Keduanya sama-sama berbahaya.

Pada akhirnya, ukuran kebesaran PKB bukan terletak pada seberapa sering pengurus sowan kepada kiai. Tetapi juga bukan pada seberapa lantang mereka meneriakkan slogan besar tanpa kiai.

Ukuran sesungguhnya adalah apakah masyarakat masih mempercaya? Apakah kadernya bekerja? Apakah wakil rakyatnya hadir? Apakah kebijakannya terasa? Apakah generasi muda menemukan masa depan di dalamnya?

Kiai tidak perlu dijauhkan dari PKB. PKB hanya perlu membuktikan bahwa kepercayaan kiai dan masyarakat tidak disia-siakan.

Satu hal yang perlu diingat: partai besar tidak lahir karena restu. Partai besar bertahan karena mampu menjaga kepercayaan.

*Nom Sihol Pengamat Politik Lokal