Inovasi digital Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam memperkuat keterbukaan informasi publik mendapat panggung di tingkat nasional. Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo memaparkan Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi, Transparan, Akuntabel, dan Responsif (SIPINTAR) PPID dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum yang dihadiri perwakilan berbagai daerah tersebut, Fauzi tampil sebagai narasumber untuk memperkenalkan inovasi pelayanan informasi publik berbasis digital yang dikembangkan Pemkab Sumenep.
SIPINTAR PPID dirancang sebagai platform terpadu yang menghubungkan dokumen informasi publik dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen dan informasi pemerintahan tanpa harus mendatangi kantor OPD satu per satu.
Fauzi menjelaskan, pengembangan sistem tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memangkas hambatan masyarakat dalam memperoleh informasi.
“Informasi publik merupakan hak masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan terintegrasi,” ungkap Fauzi dalam pemaparannya.
Menurutnya, SIPINTAR PPID tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan tata kelola informasi di lingkungan birokrasi.
Melalui satu platform, seluruh OPD dapat terhubung tanpa harus membangun sistem pelayanan informasi secara terpisah. Masing-masing perangkat daerah bertanggung jawab menyiapkan, melengkapi, dan memperbarui dokumen informasi publik sesuai tugas dan kewenangannya.
Karena itu, Fauzi menekankan pentingnya komitmen seluruh OPD dalam menjaga kualitas informasi yang disajikan kepada masyarakat.
“Seluruh OPD harus bergerak bersama. Konsistensi memperbarui informasi menjadi kunci agar SIPINTAR benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Sumenep juga terus memperkuat pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik di setiap perangkat daerah. Langkah tersebut diperlukan agar informasi yang disediakan tetap akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. (bahri)
Lebih jauh, Fauzi menilai keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada penyediaan dokumen pemerintahan. Transparansi harus menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal pembangunan daerah.
“Kami ingin masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, ikut melakukan pengawasan, serta memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan Sumenep,” tuturnya. (bahri)












