Berita Utama

Stunting Sumenep Turun Jadi 11,2 Persen

×

Stunting Sumenep Turun Jadi 11,2 Persen

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Sumenep mencatat penurunan prevalensi stunting dari 29 persen pada 2021 menjadi 11,2 persen pada 2024. Capaian tersebut menjadi salah satu perkembangan positif dalam pembangunan kesehatan daerah.

Angka 11,2 persen itu bahkan lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur sebesar 14,7 persen dan nasional 19,8 persen pada 2024.

Namun, keberhasilan tersebut masih menyisakan persoalan penting, terutama menyangkut keberlanjutan pengukuran dan kesenjangan kesehatan antara wilayah daratan dan kepulauan.

Monografi evaluasi pembangunan daerah Sumenep Bergerak Maju mencatat bahwa data survei nasional terakhir yang dapat digunakan untuk membaca tren tersebut adalah Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) hingga 2024.

Persoalannya, pelaksanaan SSGI 2025 dibatalkan secara nasional oleh Kementerian Kesehatan. Akibatnya, hingga November 2026 belum tersedia survei nasional baru untuk menguji apakah penurunan prevalensi stunting di Sumenep dapat dipertahankan.

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki data pencatatan rutin melalui sistem Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).

Pada awal 2026, pencatatan tersebut menunjukkan angka 2,90 persen dari balita yang diukur. Namun, angka ini tidak bisa langsung dibandingkan dengan hasil survei nasional 11,2 persen karena keduanya menggunakan metode dan cakupan pengukuran berbeda.

BACA JUGA :  Perubahan APBD Sumenep 2026 Akhirnya Diparipurnakan

Temuan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi wilayah kepulauan. Data e-PPGBM mencatat prevalensi stunting di Kecamatan Sapeken mencapai 22,8 persen.

Angka tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi anak di wilayah kepulauan.

Sumenep memiliki 27 kecamatan, termasuk sembilan kecamatan kepulauan dengan 48 pulau berpenghuni. Jarak geografis dan keterbatasan transportasi menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan layanan kesehatan menjangkau seluruh masyarakat.

Karena itu, penurunan stunting tidak cukup diukur melalui angka agregat kabupaten. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, kesinambungan pelayanan posyandu, akses pangan bergizi, sanitasi, dan pendampingan keluarga di wilayah terpencil.

Capaian penurunan stunting patut dipertahankan. Namun, tanpa pembaruan survei nasional dan penguatan pencatatan rutin yang merata, pemerintah akan kesulitan memastikan kelompok anak mana yang masih membutuhkan intervensi paling mendesak.

Pekerjaan berikutnya adalah memastikan keberhasilan penurunan stunting tidak hanya terlihat dalam statistik kabupaten, tetapi benar-benar dirasakan anak-anak hingga pulau-pulau terluar Sumenep. (bahri)

Tinggalkan Balasan