Berita Utama

Kemiskinan Sumenep Turun Jadi 16,42 Persen

×

Kemiskinan Sumenep Turun Jadi 16,42 Persen

Sebarkan artikel ini

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumenep terus mengalami penurunan. Namun, di balik perbaikan angka tersebut, terdapat persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah: kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat pada Maret 2026.

Data BPS yang dianalisis dalam monografi Sumenep Bergerak Maju menunjukkan persentase penduduk miskin Sumenep turun dari 20,51 persen pada Maret 2021 menjadi 16,42 persen pada Maret 2026.

Dalam kurun lima tahun, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 42.520 jiwa, dari 224.730 menjadi 182.210 jiwa.

Penurunan itu merupakan perkembangan positif. Bahkan, berdasarkan perbandingan 16 kabupaten sampel di Jawa Timur, penurunan kemiskinan Sumenep sebesar 3,76 poin persentase pada periode 2020–2026 menempati posisi pertama.

Namun, capaian tersebut belum mengubah posisi Sumenep sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Angka 16,42 persen masih menempatkan Sumenep pada peringkat ketiga tertinggi, jauh di atas rata-rata provinsi sebesar 9,06 persen.

Persoalan lain muncul dari indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 2,18 menjadi 2,84 atau naik sekitar 30,28 persen. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,47 menjadi 0,75 atau meningkat sekitar 59,57 persen.

BACA JUGA :  Parpol Islam Dominasi Hasil Survei Favorabilitas Calon Bupati Pamekasan

Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan kenaikan Garis Kemiskinan sebesar 11,68 persen menjadi Rp582.282 per kapita per bulan pada Maret 2026.

Indeks P1 menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara P2 menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri.

Artinya, penurunan jumlah penduduk miskin belum otomatis menunjukkan bahwa kondisi kelompok masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan semakin membaik.

Temuan ini penting menjadi bahan evaluasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah tidak cukup hanya mengejar penurunan persentase penduduk miskin. Kebijakan juga perlu diarahkan untuk memperkecil jarak pengeluaran kelompok miskin terhadap garis kemiskinan, sekaligus mencegah kelompok paling rentan semakin tertinggal.

Dengan tingkat kemiskinan yang masih hampir dua kali rata-rata Jawa Timur, pekerjaan rumah Sumenep bukan sekadar mengurangi jumlah penduduk miskin, melainkan memastikan masyarakat yang masih miskin benar-benar mengalami perbaikan kesejahteraan. (bahri)