Penghargaan nasional Anugerah Cita Negeri 2026 yang diraih Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, bukan sekadar cerita tentang sebuah piala yang dibawa pulang dari Jakarta. Di balik penghargaan yang digagas KompasTV dan diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Studio KompasTV, Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026) itu, ada satu pertanyaan penting: sejauh mana pelayanan pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat?
Spirit Bismillah Melayani menjadi narasi utama yang dibangun Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mendorong transformasi pelayanan publik. Sebuah semangat yang menuntut pemerintah tidak berhenti pada urusan administrasi, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Dalam penilaian Anugerah Cita Negeri 2026, aspek inovasi daerah, kualitas pelayanan publik, serta arah pembangunan berbasis kolaborasi menjadi bagian penting dari penilaian kepemimpinan kepala daerah.
Tantangan Sumenep memang tidak sederhana. Wilayahnya terbentang dari daratan hingga pulau-pulau berpenghuni. Jarak geografis, keterbatasan akses transportasi, dan ketimpangan fasilitas menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan di atas meja.
Karena itu, ukuran keberhasilan Bismillah Melayani semestinya terlihat dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan yang setara. Warga di pusat kota maupun masyarakat di pulau terluar harus memperoleh perhatian dan kesempatan yang sama.
Bupati Fauzi menegaskan, semangat tersebut bukan sekadar slogan pemerintahan.
“Prinsip Bismillah Melayani bukan sekadar slogan, melainkan napas dari setiap kebijakan kami. Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat Sumenep, baik yang ada di ujung pulau maupun di pusat kota, merasakan kehadiran pemerintah dengan kualitas layanan yang setara,” tutur Bupati Fauzi merendah.
Penghargaan nasional ini tentu patut diapresiasi. Namun, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai setelah penghargaan diterima. Inovasi harus terus hidup, birokrasi harus semakin responsif, dan pembangunan harus menjangkau mereka yang selama ini berada jauh dari pusat kekuasaan.
Sebab, bagi masyarakat Sumenep, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya penghargaan di panggung nasional, melainkan dari seberapa dekat negara hadir dalam kehidupan mereka. (bahri)
