matamaduranews.com-MH Said Abdullah menilai elektabilitas Ganjar-Mahfud berpotensi naik jelang pelaksanaan Pilpres 2024. Dia beralasan, pemilih Jokowi di Pilpres 2019 belum menentukan pilihan.
“Ada ceruk yang cukup besar atas posisi para pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voter sebanyak 28,7 persen. Seperti yang dinyatakan oleh Kompas, kelompok yang undecided ini sebagian besar adalah para pemilih Jokowi pada pemilu 2019 lalu,” sebut MH Said Abdullah seperti dikutip detikcom.
Berikut tulisan lengkap MH Said Abdullah:
Ganjar-Mahfud
Penerus Orisinal Jokowi
Oleh: MH Said Abdullah*
Kami apresiasi rilis survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Survei itu penting untuk menjadi bahan evaluasi bagi Tim Pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan.
Refleksi dari hasil survei itu, masih ada ceruk yang cukup besar atas posisi para pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voter sebanyak 28,7 persen. Seperti yang dinyatakan oleh Kompas, kelompok yang undecided ini sebagian besar adalah para pemilih Jokowi pada pemilu 2019 lalu.
Karena itu, Tim Pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan menganggap penting untuk menjelaskan bahwa Ganjar dan Mahfud adalah satu-satunya pasangan capres dan cawapres yang secara ideologis dan gen politik sebagai penerus Jokowi.
Presiden Jokowi lahir, berproses, dan tumbuh dalam rahim PDI Perjuangan. Keseluruhan program-program kerakyatan Pak Jokowi sejak di Surakarta, DKI Jakarta, dan dua periode kepresidenan ini adalah buah pikiran dari simpatisan dan kader PDI Perjuangan. PDI Perjuangan selama ini loyal memberikan dukungan penuh tanpa reserve atas program program tersebut.
Atas dasar latar belakang sejarah di atas, maka tidak ada pihak lain yang seotoritatif pasangan Ganjar-Mahfud dalam meneruskan program-program kerakyatan Jokowi. Kalaupun ada pihak lain yang mencoba mengklaim mampu melakukan fabrikasi sebagai penerus Pak Jokowi, tentu saja yang bersangkutan tidak mengerti ‘nyawa’ atau ruh program program tersebut dan bagaimana menjalankannya.
Sebagai contoh, munculnya program pemberian makan siang gratis itu jelas bukan karakter dasar program kerakyatan Presiden Jokowi. Apalagi konon program tersebut akan mengambil anggaran dari program program kerakyatan yang sudah ada. Ini contoh kecil narasi yang bisa kami utarakan bahwa program kerakyatan pak Jokowi mengalami penyimpangan.
Kalau kita cek lagi, konsep pemimpin blusukan, menangkap aspirasi, dan pikiran rakyat yang selama ini dilakukan oleh Presiden Jokowi nyatanya tidak ada calon lain yang semampu Ganjar-Pranowo. Mari kita bandingkan, siapa calon presiden yang telah blusukan berkeliling Indonesia selain Ganjar Pranowo?
Calon presiden yang menyatakan penerus Jokowi hanya sesekali saja bergerak menyapa rakyat, selebihnya malah banyak menggelar pertemuan-pertemuan terbatas kalangan elit. Jika tidak memahami karakter blusukan ala Presiden Jokowi, jelas tidak akan mampu kalau mau meniru. Namun Ganjar membuktikan mampu mengimbangi pemimpin blusukan model Presiden Jokowi.
Ke depan, kader-kader PDI Perjuangan sebagaimana perintah Ketua Umum PDI Perjuangan makin intensif turun ke basis. Dengan melakukan penggalangan door to door lebih intensif, kami yakin cara ini bisa menjadi langkah untuk meyakinkan para pemilih bahwa Ganjar-Mahfud akan meneruskan dan menyempurnakan program-program Jokowi. Strategi ini juga bisa diukur progresnya secara harian mengingat hari H pencoblosan makin dekat.
Program-program kerakyatan Presiden Jokowi akan terus dikonsolidasikan oleh Ganjar-Mahfud. Akan kami sempurnakan berbagai program kerakyatan seperti Kartu Indonesia, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan lain-lain dalam wujud simplifikasi. Cukup satu kartu sakti yang berlaku untuk semua program kerakyatan yang selama ini berjalan baik membantu rakyat.
Legacy program ini akan kami jaga dengan baik, karena memang kemanfaatannya diterima baik oleh rakyat. Kami akan eskalasikan program-program ini untuk bisa menjangkau lebih banyak rakyat. Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan kami tingkatkan dua kali lipat, di luar Program Keluarga Harapan. Hal ini semata-mata demi menjaga daya beli rakyat menengah bawah dalam menghadapi tren kenaikan harga barang.
Agar rakyat lebih berdaya, akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga wajib kami perluas. Dengan demikian, pendidikan dan kesehatan berjalan lebih inklusif, sehingga tidak ada lagi istilah orang miskin tidak bisa sekolah tinggi atau tidak terlayani layanan kesehatan dengan baik.
Sekali lagi, sejak awal PDI Perjuangan lah yang mendesain program-program ini. Maka kami mengetahui persis bagaimana cara mengembangkannya ke depan dari refleksi perjalanan sembilan tahun ini bersama Jokowi.
*MH Said Abdullah, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dapil Madura
