Pemerintahan

Heboh Surat Loyalis Bupati Sumenep Kritik Anggaran Rp 1,9 Miliar Hanya Dibuat Foto-foto

×

Heboh Surat Loyalis Bupati Sumenep Kritik Anggaran Rp 1,9 Miliar Hanya Dibuat Foto-foto

Sebarkan artikel ini
Loyalis Bupati Sumenep
Ainur Rahman-loyalis Bupati Sumenep

matamaduranews.comSurat terbuka Ainur Rahman, seorang Loyalis Bupati Sumenep jadi perbincangan netizen. Sebab Ainur membeber penggunaan anggaran pemberantasan rokok ilegal sebesar Rp 1,9 miliar yang hanya menghasilkan foto-foto. Sementara jumlah orang miskin di Sumenep lebih 200 ribu jiwa.

“Uang sebesar Rp 1,9 miliar hanya dibuat foto-foto. Duh…kok seperti kebanyakan uang di Sumenep. Padahal orang miskin lebih  200 ribu jiwa,” tulis Ainur yang mengaku loyalis bukan penjilat.

Surat terbuka Ainur viral di sejumlah grup WhatsApp.

Surat Ainur ditulis jelas ditujukan Kepada Yang Terhormat, Bupati Sumenep.

“Salam.

Bersama ini, kami sampaikan bahwa dana DBHCT 2023 sebesar Rp 1,9 miliar untuk pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Sumenep tak jelas hasilnya.

Tim pasukan pemberantasan rokok ilegal memang gencar melakukan sosialisasi. Sering turba ke warung-warung dan toko-toko kelontong. Mereka memasang baner larangan berjualan rokok ilegal. Tapi itu hanya bualan saja,” tulis Ainur.

Ainur menyebut sejumlah fakta di lapangan bahwa rokok ilegal beredar masif. Disebut Ainur, konsumen rokok ilegal dari berbagai kelompok masyarakat.

“Bahkan, ada anggota Satpol PP sendiri juga mengkonsumsi rokok ilegal,” lanjut Ainur.

Ainur mengaku heran. Dia bertanya kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. “Untuk apa biaya miliaran rupiah itu dihabiskan kalau tak menghasilkan apa-apa? Apa sekedar memenuhi syarat kelengkapan SPJ untuk mencairkan uang Rp 1,9 miliar?,” tulisnya.

“Kalau emang serius menghentikan peredaran rokok ilegal. Tutup saja pabrik pembuatan rokok ilegal. Toh petugas Satpol PP yang diberi kewenangan memberantas rokok ilegal ngerti kok. Di mana saja lokasi yang menjadi tempat penyimpanan dan produksi rokok ilegal,” tulis Ainur menambahkan.

Dalam isi surat itu, Ainur mengetuk hati Bupati Fauzi.

“Pak Bupati…

Coba tanyakan kepada Satpol PP dan tim gabungan. Kenapa bisanya ramai-ramai datang ke warung-warung kecil penjual rokok untuk merazia rokom ilegal? Kenapa mereka gak datang ke gudang penyimpanan dan tempat produksi rokok ilegal?

Gak berani ya..atau anu…?,”

Kata Ainur: Kalau sekedar mau foto selfi dengan pakaian resmi petugas negara, jangan begitulah. Apalagi menghabiskan biaya Rp 1,9 miliar untuk sekedar berfoto ria.

“Eman kan?. Uang Rp 1,9 miliar dihabiskan sekedar befoto-foto. Kan lebih nyaman dibuat event sebulan suntuk seperti yang diimpikan Pak Bupati,” sambung Ainur.

Ainur yang juga dikenal peduli orang-orang lemah menyarankan  uang Rp 1,9 miliar dalam pemberantasan rokok ilegal bisa dibuat memborong jualan UMKM yang berjejer di JL Dipenogoro dan JL Trunojoyo untuk acara makan gratis sepuasnya.

Menurut Ainur, sebenarnya masyarakat Sumenep senang adanya rokok ilegal. Sebab, katanya, masyarakat merasakan nyaman sejak rokok ilegal itu masif. Salah satu efek itu, disebut Ainur:

1. Harga tembakau rakyat dibeli dengan harga tinggi. Alhamdulillah dengan anggaran pemberantasan rokok ilegal yang formalitas tapi menghabiskan Rp 1,9 miliar. Petani tembakau menikmati hasil jual tembakau yang mencapai Rp 76 ribu per Kg. Kalau ada pertumbuhan ekonomi warga sampean itu efek dari adanya rokok ilegal.

2. Warga sekitar gudang atau pabrik rokok ilegal ikut kecipratan. Warga yang di rumah-rumah itu punya penghasilan baru. Yaitu menerima borongan kemasan bungkus rokok ilegal. Per bungkus dihargai Rp 450. Sehari bisa sampai seribu bungkus. Kalau dirupiahkan. Satu rumah bisa dapat uang Rp 450 ribu dalam sehari. Alhamdulillah. Masyarakat kecipratan rokok ilegal. Tapi bukan menghaburkan uang negara seperti dana pemberantasan Rp 1,9 miliar.

3. Masyarakat penghasilan lemah sangat terbantu adanya rokok ilegal. Bayangkan jika sehari menghabiskan 2 bungkus. Harga sebungkus Rp 32 ribu. Kalau beli rokok ilegal hanya Rp 10 ribu. Ada yang Rp 8 ribu per bungkus.

Karena itu, lewat surat yang ditulisnya. Ainur berharap agar menghapus anggaran pemberantasan rokok ilegal karena tak jelas hasilnya. “Apalagi uang sebesar Rp 1,9 miliar hanya dibuat foto-foto,” pungkasnya.

Sampai berita ini ditulis. Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo belum memberikan respon. Nomor WhatsApp yang bisa dihubungi hanya terlihat centang dua.(hambalirasidi)

KPU Bangkalan