Melihat kenyataan ini menjadi tanda tanya besar rencana pemerintah yang akan melibatkan BUMN melaui Pertamina menyalurkan solar bersubsidi kepada nelayan melalui koperasi. Sebab tidak ada koperasi nelayan di Jawa Timur yang hidup dan beroperasi mengelola SPBN. Yang masih beroperasi bisa dihitung jari seperti di Brondong, Lamongan mengelola usaha simpan pinjam bukan mengelola SPBN atau usaha pelelangan ikan seperti di Pondokdadap.
Demikian pula rencana Kementerian Koperasi dan UMKM yang akan menggulirkan program Solusi Solar Nelayan. Program yang akan melibatkan koperasi nelayan untuk menyalurkan solar bersubsidi agar nelayan bisa mendapatkan solar dengan harga subsidi pesimis bisa berhasil.
Perlu dicatat keberadaan koperasi nelayan kalah dengan keberadaan rentenir dan juragan kapal yang menguasai urat nadi kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir umumnya.
Solusi yang sangat mungkin dilakukan agar penyaluran solar bersubsidi tepat sasaran dan harganya sesuai dengan ketentuan yaitu Rp 8.600 per liter, melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Nelayan yang selama ini sudah dimanfaatkan untuk mengakses fasilias dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pokmas ini umumnya sudah berbadan hukum dan terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham. Petra Shop nantinya dikelola kelompok nelayan dan tidak memungut keuntungan dari penjualan solar subsidi akan tetapi statusnya disamakan dengan pengelola SPBU, SPBB, SPBN atau penyalur BBM bersubsidi lainnya yang mendapatkan insentif dari Pertamina antara Rp 150-200 per liter. (*)
sumber: kempalan
