Nelayan Pantura Bangkalan Keluhkan CSR Migas PHE WMO

Mata Madura - 25/08/2021
Nelayan Pantura Bangkalan Keluhkan CSR Migas PHE WMO
Camat Tanjung Bumi, Aman Adi Suharto saat menemui Kades Telaga Biru serta warga Tanjung Bumi. (matamadura.syaiful) - ()
Penulis
|
Editor
Link Banner

matamaduranews.comBANGKALAN-Warga pesisir di Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura, mempertanyakan realisasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) yang dianggap tak jelas.

Moh Junaidi mewakili nelayan Pantura Bangkalan menyebut, CSR Migas PHE WMO tidak dirasakan oleh masyarakat.

Dalam kajiannya, program tanggungjawab sosial perusahaan selama ini, terindikasi tumpang tindih. Karena realisasi programnya cenderung menjelma ghaib. Namanya ada, tapi wujudnya tak pernah dirasakan masyarakat.

“Selama ini, program CSR mengalami disfungsi dan disorientasi, CSR tidak pernah terealisasi kepada warga terdampak. Khususnya di Desa Banyusangkah, Tanjung Bumi yang 80 persen warganya bekerja sebagai nelayan,” terang Junaidi kepada Mata Madura, usai pertemuan dengan Camat Tanjung Bumi, Anam Adi Suparto usai koordinasi perihal CSR dengan warga Tanjung Bumi, Selasa (24/8/2021).

Menurut Junaidi, perusahaan migas PHE WMO tak melakukan tanggungjawab sosial dalam bentuk CSR kepada warga pesisir pantai yang benar-benar terdampak akibat aktivitas pencarian cadangan migas.

Padahal, katanya, gas buang dari pengeboran, secara tidak langsung berpotensi membunuh ikan dan terumbu karang.

Sementara, banyak nelayan tradisional yang selama ini hidup dari hasil menangkap ikan di sekitar lokasi pengeboran, penghasilannya langsung menurun.

“Ada dampak ekonomi dan dampak lingkungan juga yang harus diperhatikan,” kata Junaidi yang juga sebagai ketua Barisan Indonesia Pemantauan dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi (Bidik).

Memang, sambung dia, sumber migas yang terkandung di dasar itu merupakan kekayaan alam yang dieksplorasi, bisa menambah pendapatan negara, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun di tingkat daerah.

Akan tetapi, ketergantungan nelayan pantura Bangkalan yang banyak dari kekayaan ikan laut, diabaikan sejak Perusahaan Migas PHE WMO melakukan aktivitas yang mengurangi pendapatan nelayan.

“Kami harap ada kompensasi untuk nelayan Banyusangkah dari adanya migas yang dikeruk dari dasar laut itu. Karena kasian masyarakat nelayan penghasilannya semakin menurun,” pinta warga Banyusangkah, Tanjung Bumi ini.

Sebelumnya pada Selasa (11/8/2021) Upaya Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) mendapatkan angin segar dari perairan Pantai Utara Kabupaten Bangkalan.

PHE WMO akan melakukan kegiatan pengeboran Sumur Eksplorasi PHE 2-3 titik di lepas pantai atau offshore, 5 KM atau 4 mil dari bibir pesisir Kecamatan Klampis akan dilakukan hingga kedalaman 8.000 feet atau 2.500 meter. PHE WMO menjadwalkan pengeboran dilakukan pada akhir Agustus 2021.

Junaidi menyarankan, sebelum eksplorasi digelar, semua warga tokoh masyarakat harus dilibatkan, minimal ada sosialiasi bagi masyarakat nelayan terdampak eksplorasi migas.

“Kedua belah pihak, harus sama-sama diuntungkan, bukan hanya salah satu pihak yang untung, sementara pihak lainnya rugi. Jadi semua warga pantura harus dilibatkan. Komunikasi langsung dan sosialisasi langsung dengan nelayan terdampak sangat dibutuhkan,” jelasnya.

Senada dengan Ahmad Suhdi, Kepala Desa Telaga Biru juga mengeluhkan jika di Desanya tidak pernah mendapatkan CSR dari PHE WMO.

“Disini tidak pernah mendapatkan CSR sama sekali dari PHE WMO. Jika sosialiasi dari PHE WMO saya pernah mengikuti satu kali di pendopo Agung Bangkalan. Tapi saya tidak tau pengeborannya dimana,” jelasnya.

Dirinya pernah mengajukan CSR ke PHE WMO tetapi lagi-lagi ditolak. Karena sudah ada pengajuan dari Desa lain, padahal Desa yang dipimpin Suhdi masuk bagian Desa terdampak.

“Kami pernah mengajukan CSR untuk pengembangan wisata di Telaga Biru. Tetapi ditolak karena sudah ada wisata lain yang mengajukan. Padahal daerah Telaga Biru masuk dalam terdampak pengeboran. Kami harap ke depan perusahaan Migas di Bangkalan bisa lebih memperhatikan Desa terdampak,”paparnya.

Sementara Camat Tanjung Bumi, Aman Adi Suharto mengatakan jika dirinya tidak pernah tau soal urusan bantuan CSR di wilayah Tanjung Bumi, apalagi soal pengeboran PHE WMO di wilayah Pantura Bangkalan.

“Soal pengeboran Migas PHE WMO sudah ada sosialiasi melalui satu pintu ke dinas Perikanan. Saya hanya mengikuti zoom tiga kali. Di kecamatan dua kali. Dan pendopo satu kali. Itupun pengeboran minyak di Lamongan,” jelas Aman saat menemui warga Tanjung Bumi.

Syaiful, Mata Madura

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
--> -->