matamaduranews.com–BANGKALAN-Pemuda Peduli Bangkalan melakukan aksi demontrasi mengecam kesenjangan pendidikan kota dan desa, serta dana bantuan pemerintah yang rawan diselewengkan, baik anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Aksi tersebut dilakukan Pemuda Peduli Bangkalan itu di depan Kantor Dinas Pendidikan Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Selasa (01/10/2019).
Ahmad Annur, orator dalam aksi itu menuding pihak Dinas Pendidikan Bangkalan tidak ada etika baik untuk mengelola pendidikan dengan baik di Kota Dzikir dan Shalawat.
“Dinas Pendidikan tutup telinga terhadap bobroknya pendidikan,” teriak Ahmad.
Dalam orasinya yang menggebu-gebu, Ahmad menilai lebih baik tidak ada pendidikan daripada anggaran yang ada di Dinas Pendidikan hanya diambil keuntungannya. Ada sekolah Negeri tapi tak diurus, sama saja dengan tidak ada.
“Coba turun ke lapangan Bapak Dinas. Di beberapa sekolah tidak ada kepala sekolahnya, ada sebagian cuma absen bawa uang dana BOS,” pintanya di hadapan pejabat Dinas Pendidikan Bangkalan.
Tak sekadar ngomong, Ahmad menyebutkan sejumlah sekolah yang tidak ada kepalanya. Antara lain tiga SD di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, dan SMP Geger.
“Segera tuntaskan permasalahan tersebut,†tegas dia.
Jika tidak, Ahmad menegaskan jangan menyalahkan pihaknya kalau nanti para penyeleweng anggaran pendidikan diadukan ke aparat penegak hukum.
“Naudzubillah jika dana BOS difungsikan untuk menghidupi keluarga, kami akan segera usut tuntas pelaku korupsi dana pendidikan,” ungkapnya.
Selain itu, Ahmad juga membeber sejumlah persoalan lain yang pihaknya temukan di lapangan. Misalnya di SD Lerpak IV, anak kelas 1 dan 2 masih belum bisa baca tulis.
“Masuk sekolah jam 9 pulang jam 10, ini proses pendidikan yang bagaimana ini, Pak? Ayolah kasihani generasi anak bangsa di Bangkalan,” ujarnya.
Kemudian, massa Pemuda Peduli Bangkalan juga meminta pihak Dinas Pendidikan agar persoalan ketimpangan guru antara di desa dan kota, khususnya pegawai negeri, harus ada pemerataan.
“Saat ini (guru PNS, red) hanya menumpuk di kota. Di desa itu hanya kepala sekolahnya yang berstatus pegawai negeri, itupun jika ada,” keluh Ahmad.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar tata kelola dana BOS segera diperbaiki, khususnya di sekolah yang berada di Desa Lerpak.
“Di SD lerpak Itu SPJ untuk dana BOS pengadaan buku ada, tetapi ketika dikroscek di perpus yang berhamburan hanya buku lama, dan itupun minim peminat untuk membaca,” terang Ahmad.
Setelah lama berorasi, massa Pemuda Peduli Bangkalan akhirnya ditemui oleh Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Bangkalan, Jufri Kora. Jufri menjelaskan pihaknya akan menyampaikan keluh kesah massa itu kepada pimpinannya.
“Hal ini menjadi atensi kami selaku perwakilan Kadis Pendidikan,” ungkapnya kepada para demontran.
Syaiful, Mata Bangkalan
