Oleh: Ach. Fatori*
matamaduranews.com-Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan dan menyerahkan SK Menteri Kabinet Indonesia Maju. Banyak nama menteri yang jadi bahan polemik di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat medsos. Beberapa nama menimbulkan pro kontra berdasarkan kacamata politik identitas.
Publik mengelompokkan menteri-menteri tersebut ke dalam beberapa klasifikasi berdasarkan cara pandangnya masing-masing.
Ada yang mengelompokkan berdasarkan almamater, dengan meme “Selamat kepada putera-putera terbaik KAGAMA di dalam Kabinet Indonesia Majuâ€. Ada juga meme “Selamat kepada putera terbaik Madura sebagai Menkopolhukkamâ€, atau “Selamat kepada para Menteri dari TNI†dll.
Selain itu tentu saja ada yang mengkaji berdasarkan keterwakilan gender, luar jawa, kelompok minoritas dll.
Bahkan di sebuah grup WA ada yang membagi-bagi menteri berdasarkan agamanya. Islam dapat berapa? non islam berapa?.
Ada juga klasifikasi menteri berdasarkan latar belakang ormas, KAHMI berapa? IKA PMII berapa? PA GMNI berapa? Yang paling hangat adalah NU dapat berapa? jasa NU seberapa? dan begitulah seterusnya.
Lebih dahsyat lagi, Menteri asal NU masih diungkit. Berdasarkan rekom PBNU apa tidak? NU struktural apa tidak? Sangat NU apa kurang NU?.
Inilah problematika bangsa majemuk. Isu keterwakilan kelompok-kelompok identitas sangat sensitif dan bisa menimbulkan kegaduhan kalau tidak diperhatikan.
Namun penulis kali ini melihat postur kabinet sudah sangat bagus. Sensitifitas politik identitas bisa dihindari.
Bicara NU, sudah ada tokoh NU yang menjadi Menkopolhukkam. Kemudian tokoh Muhammadiyah menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kelompok Non Muslim diwakili Menko Kemaritiman dan seterusnya.
Marilah bangsa ini jangan bertengkar terus. Hal-hal kurang penting tidak perlu dijadikan bahan pertengkaran. Hal-hal penting terkait masa depan bangsa mari kita diskusikan terus secara interaktif dan konstruktif.
Presiden tidak ngawur dalam menyusun kabinet tersebut. Ini kabinet yang luar biasa.
*)Penulis Adalah Mahasiswa Magsiter Ilmu Pemerintahan ULM Banjarmasin
