BeritaKesehatan

PMK Jelang Qurban, HKTI Pamekasan: Masyarakat Tak Perlu Panik dan Resah

×

PMK Jelang Qurban, HKTI Pamekasan: Masyarakat Tak Perlu Panik dan Resah

Sebarkan artikel ini
Lebaran Qurban
DARI KIRI: Amin Jakfar, Muhammad Tamyiz dan Heru Prayitno.

matamaduranews.com-Lebaran Qurban di tengah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Masyarakat tak perlu panik dan resah.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Kabupaten Pamekasan, Amin Jakfar, meminta masyarakat tak perlu panik dan resah. Masyarakat tetap dapat melaksanakan ibadah qurban seperti biasanya.

“Hasil koordinasi HKTI dengan Bupati, dan dinas terkait penanganan pandemi PMK(Penyakit Mulut dan Kuku) pada sapi, domba, dan kambing, memperlihatkan langkah-langkah pemerintah kabupaten Pamekasan yang responsif. Bahkan saya tahu persis, ada petugas yang bekerja hingga jam 02.00 dinihari, ” tutur Jakfar yang juga dikenal sebagai salah satu fungsionaris PCNU kabupaten Pamekasan kepada Mata Madura, Jumat (01/07/2022).

Menurut Ketua HKTI yang juga dikenal sebagai pengusaha sukses ini, pandemi PMK yang terjadi di Pamekasan cukup sukses ditangani pemerintah. Dari seluruh sapi yang terpapar PMK, hanya 2â„… yang mati. Selebihnya sembuh.

“Pernyataan saya ini sekaligus klarifikasi terhadap pernyataan salah seorang pengurus DPD HKTI yang telah memberikan pernyataan pribadi tanpa koordinasi.

Berbeda dengan Jakfar, sekretaris DPD PAN Pamekasan, Heru Prayitno pemerintah kurang antisipatif terhadap pandemi PMK. Dalam hal mitigasi, dirinya melihat tracing terhadap hewan terpapar kurang maksimal. Makanya jumlah yang terpapar tidak tinggi.

Kepada Mata Madura,  (01/07/2022), Heru berharap pemerintah memperbaiki database ternak Pamekasan.

“Data base sapi ini penting, agar mitigasi pandemi PMK ini bisa ditangani secara akurat dan komprehensif”, kata politisi yang tinggal di desa Sentol Kecamatan Pademawu ini.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Peternak Domba, Kambing, dan Sapi (Dokapi) Pamekasan, H. Muhammad Tamyiz, mengatakan bahwa mitigasi pandemi ternak harus disertai dengan perubahan paradigma.

“Saya pikir pemerintah harus melakukan perubahan kelembagaan penanganan peternakan. Peternakan harus diletakkan ebagai domain khusus yang terpisah dengan kelembagaan pertanian, ” ungkap pegiat pertanian terpadu kepada _Matamaduranews.com_ saat ditemuj di kandang terpadu “Rahayu” Yang terletak di desa Samatan Kecamatan Proppo ini.

Menurut pengusaha peternakan yang juga dikenal sebagai kepala desa Samatan ini, dirinya berharap agar kelembagaam pertanian dipisahkan dari kelembagaan pertanian seperti dulu. Dengan pemisahan seperti itu, peternakan akan lebih fokus ditangani oleh pemerintah (*)

KPU Bangkalan