Menu

Tak Penuhi Kewajiban CSR, Komisi D DPRD Bangkalan: Bagaimana Izin PT Adiluhung?

Tak Penuhi Kewajiban CSR, Komisi D DPRD Bangkalan: Bagaimana Izin PT Adiluhung?
Nur Hasan, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan. (matamadura.syaiful)
Link Banner

matamaduranews.com-BANGKALAN– Keberadaan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia di Desa Ujung Piring, Bangkalan, Madura sangat dikesalkan oleh warga setempat.

Perusahaan galangan kapal itu dinilai sering ingkar janji. Banyak warga sekitar lokasi perusahaan itu kecewa perihal CSR, kompensasi dampak perusahaan bagi warga sekitar yang tak pernah direspon.

Kata Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, H. Nur Hasan mengatakan dengan potensi industri itu seharusnya pembangunan dan bantuan sosial di lingkungan terdampak harus bisa dirasakan masyarakat.

“Harusnya PT. Adiluhung berdampak positif dan bisa merealisasikan CSR-nya,” papar H. Nur Hasan saat dimintai keterangan Mata Madura, Jum’at (10/7/2020).

Katanya, Perda tentang Tanggung Jawab Sosial atau CSR, sudah jelas tertuang dalam peraturan daerah (Perda) No. 3 Tahun 2016.

Perda itu mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Besaran CSR yang diatur, sebesar 2,5 persen.

Menurut Nur Hasan, dana CSR seharusnya dapat memberdayakan masyarakat sekitar.

“CSR itu semangatnya bukan belas kasihan kepada masyarakat, namun itu hak mereka. Jadi, kita harus membalik paradigma berpikir kita, karena ada mereka sehingga kita bisa menjalankan usaha,” kata Politisi PPP itu.

Jika benar informasi CSR PT. Adiluhung tidak pernah terealisasi, Nur Hasan mengusulkan agar pemerintah bisa  meninjau ulang perizinannya.

“Jika benar adanya, maka harus dipertanyakan izinnya,” singkat pria asal Galis ini.

Kemungkinan lain, kata Nur Hasan ada pihak ketiga sebagai penyalur CSR. Jadi di Desa terdampak tidak tersalurkan karena ada pihak ketiga. Ini juga kurang tepat.

“Warga sekitar harus jadi skala prioritas, karena perusahaan dampaknya kesana. Jika CSR diberikan kepada orang di luar terdampak, ini kurang tepat sasarannya, tetapi bukan juga salah,” jelasnya

Ia mengharapkan pemerintah lebih tegas mengawasi dana CSR pada PT Adiluhung agar tepat sasaran dan perlu keterbukaan perusahaan tentang dana CSR.

“CSR itu harus ada keterbukaan, karena bagian dari lembaga publik, serta sesuai amanat UU jika Perusahaan memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap kegiatan CSR,” papar Nur Hasan

Berita sebelumnya, perusahaan galangan kapal itu dinilai sering ingkar janji. Banyak warga sekitar lokasi perusahaan itu kecewa perihal CSR, kompensasi dampak perusahaan bagi warga sekitar yang tak pernah direspon.

Ahmad, Ketua BPD Desa Sembilangan menyebut, CSR PT Adiluhung Saranasegara Indonesia tak pernah dirasa oleh warga sekitar.

Menurut Ahmad, Corporate Social Responcibility (CSR) merupakan kewajiban perusahaan atas rasa tanggung jawabnya terhadap sosial, kepada lingkungan sekitar di lokasi perusahaan itu berdiri. Baik kesejahteraan warga sekitar ataupun membangun fasilitas umum.

“Selama saya menjabat BPD. PT Adilihung belum pernah memberikan CSR kepada masyarakat. Baik dalam bentuk tunai, maupun bantuan-bantuan sosial lainnya. Kurang lebih 30 tahun tak pernah ada CSR,” cerita Ahmad kepada Mata Madura, Senin (6/7/2020).

“PT. Adiluhung belum pernah mengeluarkan CSR kepada masyarakat sekitar perusahaan. Apalagi PT. Adiluhung itu termasuk perusahaan paling besar di Bangkalan,” tambah Ahmad.

Wajah Ahmad menunjukkan rasa kecewanya ketika ditanya perhatian perusahaan terhadap warga yang berada di radius sekitar 300 meter dari lokasi perusahaan.

“Kami berharap, pemilik perusahaan dapat bersinergi dengan masyarakat setempat. Minimal, fasilitas umum dapat diperbaiki yang bersumber dari dana CSR atau kebutuhan masyarakat saat hendak melaksanakan suatu kegiatan sosial,” pinta Ahmad.

Hal senada juga disampaikan Kades Ujung Piring, Moh Usman. Dia menyebut dana CSR PT Adiluhung belum mengucur ke desa pada ring 1, yakni warga yang berjarak 500 hingga 1 Km dari lokasi perusahaan.

Warga terdampak itu, kata Usman wajib mendapatkan dana CSR dari PT. Adiluhung.

“Kenyataannya dari dulu disini tidak ada, malah ada info desa yang sangat jauh dari PT. Adiluhung di Parseh, Socah infonya dapat CSR dengan fasilitas lapangan voli. Ini kan aneh,” ucap Kades Usman.

Syaiful, Mata Madura

KOMENTAR

Belum Ada Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Tinggalkan Balasan

Lowongan
Lowongan
Lowongan

Ra Fuad Amin

Tasawuf

Catatan

Opini dan Resensi

Sastra

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional

%d blogger menyukai ini: