Berita Utama

Tiga Tahun Serapan APBD Pamekasan Lelet

×

Tiga Tahun Serapan APBD Pamekasan Lelet

Sebarkan artikel ini
Tiga Tahun Serapan APBD Pamekasan Lelet
Taufikurrahman, Kepala BPKA Pamekasan
Taufikurrahman, Kepala BPKA Pamekasan
Taufikurrahman, Kepala BPKA Pamekasan

MataMaduraNews.comPAMEKASAN-Halili Yasin rupanya tidak bisa menutup mata. Melihat riuh reaksi sejumlah kalangan akan kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang dipimpin saudaranya dalam sebulan terakhir, ia responsif sebagai pucuk pimpinan di legislatif.

”Pemkab harus lebih serius menjalankan program yang sudah diamanahkan dalam APBD. Segera lakukan evaluasi,” katanya kepada sejumlah awak media, baru-baru ini.

Keseriusan Pemkab Pamekasan dalam menjalankan program-programnya memang layak dipertanyakan. Sebab meski melewati semester pertama tahun anggaran 2016, masih sebagian kecil kegiatan yang direalisasikan. Sudah tentu hal itu memicu rendahnya serapan anggaran. Hingga melewati satu semester, yakni Januari-Juni, pemkab yang digawangi Bupati Syafii dan Wakil Bupati Khalil Asy’ari tersebut baru menyerap anggaran sekitar 33 persen dari total APBD 2016 Rp 1,8 triliun.

Itu sebabnya Halili menegaskan pemkab harus mengevaluasi kinerjanya, sehingga serapan APBD bisa meningkat. Apalagi kata politisi PPP itu, pemerintah pusat sudah mengeluarkan isntruksi agar daerah mempercepat pelaksanaan APBD.

Sorotan pedas juga muncul dari kalangan mahasiswa. Sekelompok aktivis kampus itu meluapkan kekesalannya dengan melakukan aksi demo di depan kantor bupati, Rabu pekan lalu. Mereka menuntut Bupati Achmad Syafii bertanggung jawab atas rendahnya serapan APBD selama tiga tahun terakhir.

Koordinator aksi, Halili Mental menuding pemkab tidak kreatif dalam menjalankan program, sehingga berdampak sistemik terhadap rendahnya serapan anggaran. Hal itu, kata Halili bisa dilihat dari realisasi APBD yang selalu di bawah 90 persen selama Bupati Syafii menjadi orang nomor satu di bumi Gerbang Salam tersebut.

“Pada 2014, serapan anggaran hanya mencapai 70 persen dari total APBD Rp 1,4 triliun. Sementara pada 2015, dari APBD sebesar Rp 1,5 miliar, yang terserap hanya 87 persen. Tahun ini, hingga akhir Agustus, serapan APBD baru 45 persen dari total Rp 1,8 triliun” bebernya.

Kendala Lelang
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Pamekasan, Taufikurrahman berdalih, kendala utama realisasi kegiatan di pemkab karena selalu gagalnya proses lelang. Di dalam kasus rendahnya serapan APBD, kata Taufik, proses lelang telah menjadi kendala teknis tahunan yang masih sulit dicarikan jalan keluar.

“Kita mengakui bahwa kendalanya ada pada proses lelang. Kita sudah menggunakan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), tapi ada saja kendalnya,” ujar Taufik, saat ditemui Mata Madura di ruang kerjanya, Jum’at dua pekan lalu.

Pihaknya tidak mebantah jika serapan anggaran di Pamekasan tergolong rendah. Menurutnya, meskipun Pamekasan berada di urutan 6 se Jawa Timur dari 36 Provinsi. Namun 50 persen realisasi APBD masih terkuras untuk belanja rutin, seperti gaji pegawai dan belanja barang. Padahal belanja yang besar untuk serapan APBD berada pada proyek fisik. “Kalau proyek fisik banyak dikerjakan, penyerapan anggaran akan naik. Kalau proyek masih proses, anggaran tidak bisa cair,” tambahnya.

Seperti Taufik, Ketua DPRD Halili juga menyebut banyaknya proyek yang gagal tender menjadi pemicu rendahnya serapan anggaran. Sebabnya, saat ikut lelang di LPSE banyak rekanan yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. “Makanya, kami menyarankan agar rekanan melakukan pembenahan,” tandas Halili.

Ia pun menepis dugaan permainan para rekanan untuk memolorkan proyek infrastruktur di Pamekasan. Termasuk enggan berkomentar soal isu jual beli proyek yang dipertanyakan dalam demo sejumlah aktivis akhir Agustus lalu.serap-anggaran

Selain Halili, Sekretaris Komisi III DPRD Pamekasan, Harun Suyitno yang ikut Plt Sekkab Pamekasan, Mohammad Alwi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Pamekasan, menemui para aktivis di ruang Ambeg Paramarta, Pemkab Pamekasan menyatakan belum yakin terhadap dugaan adanya anggota dewan yang nyambi proyek.

“Anggota dewan tidak boleh ikut bermain proyek. Kalau ada bisa dilaporkan ke badan kehormatan dewan. Dan kami tidak yakin, teman-teman di dewan bermain proyek,” katanya, diplomatis.
wiyono/rafiqi

KPU Bangkalan