matamaduranews.com-Heboh soal pola kerja sama media lewat e-Katalog Publikasi di Pemkab Sumenep. Sasarannya mengerucut ke OPD Diskominfo.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Lewat tulisan ini, saya tidak tertarik memperdebatkan e-Katalog Publikasi. Sebab di era digital hari ini, informasi bukan lagi barang langka. Informasi berlimpah. Bahkan berlebihan.
Orang tidur pun “dijejali” informasi—lewat notifikasi media sosial, grup WhatsApp, hingga portal berita yang tak pernah berhenti memperbarui kabar.
Yang langka hari ini bukan informasi. Yang mahal adalah data yang valid dan terkelola.
Di pemerintahan modern, Diskominfo tidak lagi bisa diposisikan sekadar corong informasi pemerintah daerah. Itu paradigma lama. Paradigma sebelum kecerdasan buatan, sebelum big data, sebelum dashboard real-time.
Jika Diskominfo masih bertahan sebagai pengeras suara pemkab, itu tanda kita masih berada di era kuno dalam tata kelola komunikasi publik.
Padahal, di era serba digital seperti sekarang, peran Diskominfo telah bergeser jauh lebih strategis. Bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi menjadi pusat orkestrasi data, teknologi, dan komunikasi publik berbasis kecepatan, akurasi, serta transparansi.
Pertanyaannya:
Mengapa tidak ada e-Katalog Data?
Mengapa yang dibangun justru skema publikasi, bukan ekosistem tata kelola data?
Padahal pemerintah Indonesia telah bergerak menuju Pemerintahan Digital (PemDi) sebagai evolusi dari SPBE. Arah kebijakan nasional jelas: integrasi data, interoperabilitas sistem, dan pelayanan publik berbasis teknologi.
Mestinya, Diskominfo hadir sebagai digital nerve center pemerintah daerah—mengelola arus informasi, menjaga kredibilitas data, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang mudah dan dapat dipercaya.
Tugas Diskominfo hari ini bukan sekadar membuat rilis berita atau mendokumentasikan kegiatan pejabat.
Lebih dari itu, Diskominfo harus menjadi motor transformasi digital daerah:
Membangun ekosistem layanan berbasis data.
Mengintegrasikan dashboard lintas OPD.
Menguatkan literasi digital masyarakat.
Memanfaatkan AI untuk analisis isu dan respons cepat.
Mengembangkan kanal layanan publik yang terintegrasi.
Dalam konteks pemerintahan modern, Diskominfo adalah arsitek komunikasi dan teknologi pemerintahan.
Yang menjabat harus mampu membaca tren, mengelola isu, merespons dinamika publik secara cepat, serta memastikan narasi pemerintah tidak hanya terdengar—tetapi dipahami dan dipercaya.
Ukuran keberhasilan Diskominfo hari ini bukan lagi seberapa banyak berita dipublikasikan.
Melainkan:
Seberapa kuat sistem digital dibangun.
Seberapa cepat informasi terverifikasi tersampaikan.
Seberapa terintegrasi data antar-OPD.
Dan seberapa nyata dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.
Diskominfo masa kini seharusnya menjadi motor transformasi digital daerah. Bukan sekadar pengeras suara pemerintah.(tulisan diedit ulang tanpa mengubah substansi)
*penulis adalah aktivis dan pemerhati Sumenep.
