matamaduranews.com JAKARTA – Perusahaan migas HCML (Husky-CNOOC Madura Limited) pada prinsipnya tidak keberatan atas gagasan Asosiasi Pemuda Sapudi di Jakarta (APSA) untuk realokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mengatasi krisis energi listrik di Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep. Namun, perusahaan menegaskan bahwa langkah tersebut harus melalui mekanisme resmi dan kesepakatan bersama.
Hal ini terungkap dalam pertemuan antara APSA dan perwakilan HCML yang berlangsung pada Jumat, 10 April 2026, di salah satu rumah makan di Jakarta.
Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi santai namun substantif, dengan fokus pada pencarian solusi atas persoalan listrik yang berdampak langsung pada kebutuhan vital masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya Pulau Sapudi.
Dalam rilis yang diterima redaksi Mata Madura, menyebut sejumlah pihak hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya:
Taufiq Aditiyawarman, Head of Regional Office & Relations HCML
Fahrozy, Media dan Monitoring Evaluasi HCML
Alvan, Bidang Hukum HCML
Nanang Wahyudi, Ketua APSA
Lima anggota APSA lainnya
Diskusi berlangsung terbuka dengan semangat kolaborasi, menempatkan persoalan listrik sebagai isu strategis yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat kepulauan.
Krisis Listrik Sapudi Jadi Sorotan Utama
Seperti diketahui, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Sapudi Sumenep dalam beberapa waktu terakhir menjadi latar belakang konsern bahasan APSA. Mengingat HCML sebagai perusahaan Migas berproduksi di perairan Pulau Sapudi.
Akibat krisis energi listrik di Sapudi. Tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi, pelayanan kesehatan, hingga kegiatan pendidikan masyarakat.
APSA menilai krisis listrik di wilayah kepulauan membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret dari berbagai pihak. Salah satu opsi yang mengemuka dalam diskusi beberapa hari sebelum pertemuan dengan perwakilan HCML di Jakarta adalah hibah PLTS yang bersumber dari CSR HCML untuk Atasi Krisis energi listrik di wilayah Pulau Sapudi.
HCML Tegaskan CSR Tidak Bisa Dialihkan Sepihak
Dalam paparannya, perwakilan HCML, Taufiq , menjelaskan bahwa perusahaan migas seperti HCML berperan sebagai mitra pemerintah dalam sektor energi. Produk gas yang dihasilkan perusahaan sepenuhnya dijual kepada negara dan tidak dipasarkan secara bebas seperti komoditas mineral lainnya.
Taufiq juga menegaskan bahwa dana CSR perusahaan telah dialokasikan untuk empat program utama, yaitu:
Lingkungan hidup
Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Pendidikan
Kesehatan
“Program-program tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat melalui forum JASMAS (Jaring Aspirasi Masyarakat) dan telah mendapatkan persetujuan pemerintah sebagai bagian dari perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan,” terang Taufiq mengutip keterangan rilis.
Menurutnya, pengalihan dana CSR untuk pengadaan pembangkit listrik baru berpotensi menimbulkan persoalan administratif dan kewenangan jika dilakukan tanpa prosedur resmi.
“Jika dana CSR dialihkan untuk pengadaan diesel baru atau PLTS, ada potensi komplain dari pemerintah, karena pengelolaan usaha listrik pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah,” jelasnya.
APSA Didorong Gunakan Jalur Resmi Forum JASMAS
Meski demikian, HCML menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan prioritas program CSR, selama usulan tersebut diajukan melalui mekanisme resmi yang telah disepakati bersama.
Perusahaan mendorong masyarakat, termasuk APSA, untuk memperjuangkan kebutuhan listrik di Pulau Sapudi melalui forum JASMAS sebagai ruang partisipasi publik dalam menentukan program prioritas pembangunan sosial.
HCML juga menyatakan kesiapannya untuk mendampingi masyarakat dalam upaya memperbaiki layanan dasar di wilayah kepulauan, termasuk sektor energi listrik, sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan di daerah operasi. (ras)
