Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi masih kekurangan orang berkarakter. Hampir setiap pekan publik disuguhi berita penangkapan pejabat, kepala daerah, anggota legislatif, hingga aparatur negara karena korupsi.
Ironisnya, banyak pelaku korupsi justru berasal dari kalangan yang berpendidikan tinggi, bergelar sarjana, magister, bahkan doktor. Fakta ini menunjukkan satu hal yang menyakitkan: kecerdasan intelektual ternyata tidak selalu berjalan seiring dengan integritas moral. Maka pertanyaan penting yang harus kita ajukan bukan lagi siapa yang korupsi, melainkan mengapa korupsi terus lahir di tengah bangsa yang pendidikannya semakin tinggi.
Persoalan yang Tak Kunjung Selesai
Selama ini pemberantasan korupsi kerap didekati semata sebagai persoalan hukum. Undang-undang diperberat, hukuman dipertegas, lembaga pengawas dibentuk satu demi satu. Namun kenyataannya, korupsi tidak pernah benar-benar surut. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih tertinggal dibanding banyak negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, sementara kerugian negara akibat korupsi terus bertambah hingga triliunan rupiah setiap tahun. Ini adalah pertanda bahwa pendekatan hukum saja belum menyentuh akar persoalan.
Akar itu, saya kira, ada di ruang yang jauh lebih sunyi: dunia pendidikan. Selama bertahun-tahun, sekolah kita cenderung lebih menekankan prestasi akademik ketimbang pembentukan karakter. Sekolah sibuk mengejar nilai ujian, orang tua bangga pada ranking anak tetapi lupa bertanya apakah anaknya jujur. Pendidikan karakter pun sering kali hanya menjadi slogan yang tertempel di dinding kelas, bukan kebiasaan yang benar-benar dihidupi.
Fenomena ini bukan hal abstrak. Ia hadir dalam bentuk yang sangat konkret dan dianggap wajar: mencontek saat ujian, titip absen kepada teman, plagiarisme dalam tugas dan skripsi, membayar agar mendapat nilai bagus, hingga memanipulasi data administrasi. Semua itu tampak sepele. Tetapi sesungguhnya, di situlah bibit korupsi mulai ditanam.
Korupsi Lahir dari Karakter yang Rapuh
Jika ditelusuri lebih dalam, korupsi sesungguhnya adalah buah dari karakter yang rapuh. Orang yang terbiasa tidak jujur akan mudah tergoda memanipulasi. Orang yang tidak amanah cenderung menyalahgunakan jabatan yang dipercayakan kepadanya. Orang yang kehilangan empati akan dengan mudah mengambil hak rakyat demi kepentingan pribadi. Ketiganya berjalin kelindan, dan semuanya bermula dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dibiarkan tumbuh sejak bangku sekolah.
Thomas Lickona, salah satu pemikir pendidikan karakter terkemuka, mengingatkan bahwa karakter yang utuh terbentuk melalui tiga komponen: moral knowing (mengetahui yang baik), moral feeling (mencintai yang baik), dan moral action (melakukan yang baik). Sayangnya, pendidikan kita selama ini banyak berhenti pada tahap pertama. Anak-anak diajari mana yang benar dan salah, tetapi jarang dibiasakan untuk benar-benar merasakan pentingnya kejujuran, apalagi mempraktikkannya secara konsisten. Karakter bukan sekadar mengetahui mana yang baik, melainkan membiasakan diri berbuat baik hingga menjadi bagian dari identitas seseorang.
Oleh sebab itu, pendidikan karakter harus dimulai sejak dini, dan tidak bisa diserahkan pada satu pihak saja. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar kejujuran, melalui keteladanan orang tua dan ketiadaan kebohongan-kebohongan kecil yang dianggap remeh. Sekolah berperan menanamkan integritas melalui keteladanan guru dan pembudayaan kejujuran dalam proses belajar, bukan hanya dalam kurikulum tertulis. Perguruan tinggi bertanggung jawab mencegah plagiarisme dan menanamkan etika akademik sebagai bagian dari pendidikan antikorupsi. Sementara pemerintah perlu hadir melalui kebijakan pendidikan karakter yang benar-benar diimplementasikan, bukan sekadar slogan dalam dokumen kurikulum.
Belajar dari Perspektif Pendidikan Islam
Sebagai seseorang yang berkecimpung di bidang Pendidikan Agama Islam, saya melihat ajaran Islam sesungguhnya telah lama meletakkan fondasi antikorupsi jauh sebelum istilah itu populer. Al-Qur’an dengan tegas menyeru manusia untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa’ ayat 58. Al-Qur’an juga melarang keras memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188. Rasulullah SAW pun mengajarkan bahwa pedagang yang jujur kelak akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di akhirat.
Empat sifat wajib yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas) sesungguhnya adalah fondasi antikorupsi yang paling mendasar. Jika nilai-nilai ini benar-benar diinternalisasi sejak dini, bukan sekadar dihafal sebagai materi pelajaran agama, maka generasi yang lahir darinya akan memiliki daya tahan moral yang kuat terhadap godaan menyalahgunakan kekuasaan.
Menata Ulang Arah Pendidikan
Untuk memutus mata rantai korupsi, revitalisasi pendidikan karakter tidak bisa ditawar lagi. Pendidikan karakter perlu diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, bukan hanya dititipkan pada mata pelajaran agama atau kewarganegaraan. Guru dan kepala sekolah harus menjadi teladan nyata, karena anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat ketimbang apa yang mereka dengar. Pendidikan antikorupsi perlu diperkenalkan sejak sekolah dasar dengan cara yang sederhana dan membumi, sementara pendidikan agama harus diarahkan menjadi lebih aplikatif, bukan sekadar teori.
Di sisi lain, pembiasaan budaya jujur harus terus diperkuat, mulai dari hal-hal kecil di kelas hingga di rumah. Peran keluarga perlu diperkuat sebagai benteng pertama pembentukan karakter, diiringi pengawasan sosial masyarakat yang tidak permisif terhadap ketidakjujuran. Terakhir, perilaku berintegritas perlu mendapat penghargaan yang layak, agar kejujuran tidak dipandang sebagai kepolosan, melainkan sebagai kekuatan.
Penutup
Memberantas korupsi tidak cukup dengan memperberat hukuman atau memperketat pengawasan. Perjuangan sesungguhnya dimulai dari ruang-ruang kelas, meja makan keluarga, dan lingkungan masyarakat yang menanamkan kejujuran sebagai budaya. Sebab, korupsi bukan lahir ketika seseorang menduduki jabatan, melainkan ketika pendidikan karakter mulai ditinggalkan jauh sebelum jabatan itu diraih. Jika bangsa ini benar-benar ingin memutus mata rantai korupsi, maka investasi terbesar yang harus dilakukan bukan sekadar membangun gedung KPK yang lebih megah, melainkan membangun generasi yang cerdas sekaligus berintegritas, generasi yang jujur bukan karena diawasi, tetapi karena telah terbiasa.
* Aktivitas :Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) IAI Al-Khairat Pamekasan
