Sumenep bukan kota besar — tapi berhasil melampaui deretan kota dan kabupaten daratan yang secara logistik semestinya jauh lebih diuntungkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 20 Januari 2026 menempatkan kabupaten kepulauan ini di posisi keenam dengan Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU) terendah se-Jawa Timur: 4,63 persen, jauh di bawah rata-rata nasional 7,89 persen — dan lebih baik dari Pasuruan, Lamongan, Mojokerto, hingga Malang.
Setahun sebelumnya, PoU Sumenep masih bertengger di 6,49 persen. Selisih 1,86 poin persentase itu, jika diterjemahkan ke populasi sekitar 1,1 juta jiwa, berarti sekitar 51.241 penduduk Sumenep diperkirakan masih hidup dengan asupan energi di bawah kecukupan normal — jumlah yang tetap besar, tapi menyusut tajam dibanding tahun sebelumnya.
Menurut definisi Badan Pangan Nasional (Bapanas), PoU mengacu pada kondisi seseorang yang secara reguler tidak mengonsumsi cukup pangan untuk memenuhi kebutuhan energi bagi hidup normal, aktif, dan sehat. Dengan angka 4,63 persen, berarti kurang dari lima dari setiap seratus penduduk Sumenep berada dalam kondisi kekurangan asupan energi tersebut — proporsi yang tergolong kecil dibanding gambaran nasional.
Kata sederhananya: Dengan angka 4,63 persen, sekitar 4–5 dari setiap 100 penduduk Sumenep mengalami kekurangan asupan energi. Angka ini tergolong rendah dibandingkan kondisi secara nasional.
Menurut Bapanas, PoU menunjukkan jumlah penduduk yang secara rutin tidak mendapatkan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari agar dapat hidup normal, aktif, dan sehat.
Peringkat Keenam se-Jawa Timur
Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, posisi Sumenep berada di urutan keenam dengan PoU terendah. Daftar 10 besarnya:
- Kota Surabaya — 1,9%
- Kota Batu — 2,94%
- Kabupaten Gresik — 3,51%
- Kota Probolinggo — 4,21%
- Kabupaten Sidoarjo — 4,28%
- Kabupaten Sumenep — 4,63%
- Kota Pasuruan — 5,08%
- Kabupaten Lamongan — 5,37%
- Kota Mojokerto — 5,38%
- Kota Malang — 5,4%
Yang membuat posisi ini mencolok bukan sekadar angkanya, melainkan siapa yang tertinggal di belakangnya. Pasuruan, Lamongan, Mojokerto, dan Malang — daerah-daerah daratan dengan akses jalan yang tak pernah putus oleh laut — justru berada di bawah kabupaten kepulauan yang selama ini identik dengan pulau-pulau terpencil dan jalur distribusi pangan yang berliku. Sebagai kabupaten dengan karakter kepulauan dan sebagian wilayah tergolong terpencil, capaian Sumenep mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pangan atau daya beli masyarakat yang cukup berarti.
Respons DKPP Sumenep
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Chainur Rasyid, merespons capaian versi BPS ini dengan nada rendah hati. Ia mengaitkan keberhasilan menekan angka PoU dengan arahan dan kebijakan Bupati Sumenep Ach Fauzi Wongsojudo, dan menyebutnya sebagai kerja kolektif lintas dinas, bukan hasil satu pihak semata. Program-program penguatan ketahanan pangan di tingkat desa, katanya, akan terus dilanjutkan dan diperkuat pada tahun-tahun berikutnya.
Bukan Keberuntungan Musiman
Kalau penurunan setahun bisa dicurigai sebagai efek panen raya atau harga komoditas yang kebetulan bersahabat, data lima tahun terakhir membantahnya. PoU Sumenep telah terpangkas 3,43 poin persentase dalam rentang itu — sebuah kurva menurun yang konsisten, pola yang lebih mencerminkan kerja terstruktur ketimbang kebetulan.
Situbondo: Potret yang Berlawanan
Namun optimisme ini tidak berlaku merata. Di ujung daftar yang sama, Kabupaten Situbondo mencatat PoU tertinggi se-provinsi: 17,22 persen — hampir empat kali lipat dari Sumenep. Dua kabupaten pesisir, sama-sama jauh dari pusat gravitasi ekonomi Jawa Timur, namun menempuh jalan yang begitu berbeda.
Di sinilah pelajaran paling penting dari data ini tersembunyi: kerawanan pangan di Jawa Timur bukan lagi sekadar persoalan kota melawan desa, atau daratan melawan kepulauan. Ia soal bagaimana tata kelola dan intervensi kebijakan dijalankan — sesuatu yang tak selalu berkorelasi dengan kemudahan geografis.
Yang Masih Menjadi Tanda Tanya
Pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah Sumenep berhasil — datanya sudah bicara sendiri. Yang lebih menarik ditelusuri adalah apa yang membuat kabupaten ini berbeda dari daerah-daerah dengan tantangan geografis serupa, namun hasilnya jauh tertinggal. Apakah ini soal program bantuan pangan, penguatan lumbung desa, atau faktor lain yang belum terungkap — jawabannya akan menentukan apakah keberhasilan ini bisa direplikasi, atau justru berhenti sebagai catatan statistik satu tahun yang berdiri sendiri.
Data PoU 2026 sendiri belum dirilis BPS dan kemungkinan baru tersedia pada 2027. Untuk sementara, angka 4,63 persen ini menjadi penanda — sekaligus pertanyaan terbuka apakah tren ini akan berlanjut, atau berhenti begitu saja.
