Anggota DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hairul Anwar, meminta pemerintah kabupaten Sumenep mempercepat pembangunan embung dan jaringan perpipaan. Usulan itu ditujukan untuk mengatasi kesulitan air bersih yang berulang setiap musim kemarau.
Hairul menyampaikan usulan tersebut saat membacakan laporan hasil reses Fraksi PAN dalam rapat paripurna DPRD Sumenep, Jumat, 10 Juli 2026. Anggota Komisi I itu mengatakan kesulitan memperoleh air bersih masih menjadi keluhan warga, terutama di pedesaan dan kepulauan.
“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan solusi permanen agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau,” kata Hairul, seperti dikutip media.
Fraksi PAN juga mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi embung, waduk, serta jaringan irigasi. Mereka juga meminta jaringan perpipaan diperluas hingga pelosok desa, disertai penghijauan kawasan kritis untuk menjaga cadangan air tanah.
Laman resmi DPRD Sumenep mencatat aspirasi penanganan kekeringan itu antara lain berasal dari di sejumlah Kecamatan di Kepulauan, Kecamatan Manding, Pasongsongan, Rubaru, dan Talango. Kebutuhannya mencakup pembangunan embung serta jaringan air bersih.
Hingga Oktober, kekeringan masih meluas. ANTARA, mengutip data BPBD Sumenep, melaporkan jumlah desa terdampak mencapai 70 desa di sembilan kecamatan hingga 19 Oktober 2026. Penduduk terdampak tercatat 271.017 jiwa. Pada Agustus, jumlah desa terdampak masih 62 desa.
Pemkab Sumenep sebelumnya menetapkan status siaga bencana kekeringan. Penyaluran air bersih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga. Polres dan Kodim 0827 Sumenep turut membantu melalui distribusi air dan pengeboran sumur di desa terdampak.
Kepala BPBD Sumenep Kamiluddin mengatakan pemerintah sedang mengkaji pengeboran sumur dan pipanisasi dari wilayah yang memiliki sumber air memadai. Dalam keterangannya kepada RRI pada 2 Oktober 2026, ia menyebut rencana tersebut memerlukan kajian teknis dan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, termasuk mengenai anggaran.
Sementara rencana penanganan jangka panjang masih dikaji, BPBD melanjutkan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. (adi)
