Berita Utama

Pengangguran Sumenep Terendah Ketiga di Jatim

×

Pengangguran Sumenep Terendah Ketiga di Jatim

Sebarkan artikel ini

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumenep tercatat sebagai yang terendah ketiga di Jawa Timur. Pada Agustus 2025, angkanya mencapai 1,64 persen, berada di bawah rata-rata provinsi yang sebesar 3,88 persen.

Namun, rendahnya angka pengangguran tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pasar kerja di Kabupaten Sumenep. Sebab, struktur ketenagakerjaan masih didominasi pekerjaan informal.

Monografi Sumenep Bergerak Maju mencatat TPT Sumenep turun dari 2,31 persen pada Agustus 2021 menjadi 1,64 persen pada Agustus 2025.

Dalam perbandingan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, Sumenep berada di posisi ketiga setelah Kabupaten Pamekasan sebesar 1,33 persen dan Pacitan 1,40 persen.

Meski demikian, realisasi tersebut masih meleset dari target RPJMD 2025 yang ditetapkan sebesar 1,57 persen.

Persoalan yang lebih mendasar terlihat dari struktur pekerjaan. Sebanyak 73,87 persen tenaga kerja Sumenep masih berada di sektor informal.

Dominasi pekerjaan informal menunjukkan bahwa rendahnya pengangguran tidak otomatis berarti masyarakat telah memperoleh pekerjaan dengan perlindungan, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial yang memadai.

BACA JUGA :  Kader PMII Harus Melakukan Perubahan; Inilah Pesan Para Alumni PMII Bangkalan

Evaluasi pembangunan daerah tersebut juga mencatat produktivitas tenaga kerja pada 2025 sebesar Rp38,81 juta, masih di bawah target Rp39,40 juta.

Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2026 tercatat sekitar Rp2,55 juta. Besarnya tantangan pasar kerja semakin terlihat ketika dikaitkan dengan kebutuhan penghasilan rumah tangga dan kemampuan sektor usaha menyediakan pekerjaan produktif.

Angka pengangguran yang rendah tentu merupakan capaian positif. Namun, indikator tersebut perlu dibaca bersama produktivitas, tingkat upah, kualitas pekerjaan, serta kemampuan menyerap lulusan muda.

Karena itu, agenda ketenagakerjaan Sumenep ke depan tidak cukup berhenti pada penurunan TPT. Pemerintah daerah perlu memperluas pekerjaan formal, memperkuat keterampilan tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan industri pengolahan dan UMKM yang mampu menyediakan pekerjaan produktif.

Ukuran keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan bukan hanya berapa banyak warga yang bekerja, tetapi juga bagaimana kualitas pekerjaan dan tingkat kesejahteraan yang mereka peroleh. (bahri)

Tinggalkan Balasan