matamaduranews.com-Pasca Hasto ditahan KPK. Tersiar isu bahwa MH Said Abdullah akan mengisi Sekjen DPP PDI-P. Pengganti jabatan Hasto.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sejumlah wartawan di Jakarta mencoba mengkonfirmasi ke MH Said Abdullah.
“Semua kewenangan di Ibu Ketua Umum, tidak ada pengganti sekjen, titik,” ujar MH Said Abdullah, Ketua DPP PDIP, pada Jumat, (21/2/2025).
Pernyataan Said disampaikan ke wartawan usai mengunjungi kediaman Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta.
MH Said menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan tidak akan mengalami perubahan. Pernyataannya ini juga sekaligus membantah isu dugaan bahwa dirinya akan menggantikan Hasto sebagai Sekjen.
Terkait pernyataan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang turut berpendapat soal kepala daerah kader PDIP diminta Megawati menunda ikut retret. “Ini soal partai-lah, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata Said di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat, 21 Februari 2025.
Kata Said Abdullah, kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah adalah urusan pemerintahan. Ada pun instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah kader PDIP untuk tidak mengikuti acara tersebut di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, merupakan urusan internal partai, bukan urusan pihak di luar.
Said tak mengatakan apakah seluruh kepala daerah kader partai berlambang banteng moncong putih itu mengikuti instruksi Megawati.
Sebelumnya, Jokowi menanggapi instruksi Megawati kepada kadernya yang menjadi kepala daerah agar menunda keikutsertaan mereka dalam kegiatan retret. Jokowi menuturkan retret kepala daerah merupakan ranah pemerintah.
“Ini kan urusan ke pemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden,” ujar Jokowi ketika ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 21 Februari 2025.
Jokowi berpendapat semestinya para kepala daerah itu hadir mengikuti kegiatan retret. Sebab, menurut dia, kepala daerah itu telah dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. “Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain,” kata dia.
Diketahui, dalam instruksi itu, Megawati meminta kepala daerah dari PDIP untuk tak ikut kegiatan retreat. “Ya ini soal partailah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata Said usai menyambangi rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menyebut tidak ada hal khusus yang dibahas bersama Megawati. Termasuk saat disinggung soal instruksi Megawati. “Nggak ada apa-apa,” ujarnya sambil hendak meninggalkan lokasi.
Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP. Megawati meminta kadernya untuk tak ikut dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli saat dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang sudah dalam perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, satu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut. (*)
