Kisah Pilu Guru Honorer

Oemar Bakri… Oemar Bakri pegawai negeri
Oemar Bakri… Oemar Bakri 40 tahun mengabdi
Jadi guru jujur berbakti memang makan hati
Oemar Bakri… Oemar Bakri banyak ciptakan menteri
Oemar Bakri… Profesor dokter insinyur pun jadi
Tapi mengapa gaji guru Oemar Bakri seperti dikebiri

SUMENEP – Rupanya potongan lirik lagu Iwan Fals tersebut adalah realitas sosial pendidikan yang tak terbantahkan sepanjang masa. Tak hanya dulu, bahkan Oemar Bakri kini terus bermuculan seiring meluasnya kesenjangan dan ketidakmerataan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah.

Derita guru dalam lagu, begitupun di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur ini. Berbagai problematika pendidikan tak kunjung menemukan titik temu, bahkan terus membesar bak virus penyakit kronis dalam tubuh manusia. Padahal senyampang 70 tahun usia kemerdekaan, sudah seyogyanya pengelola pendidikan mencari solusi yang tepat guna membasmi virus tersebut yang lazimnya menjelma dalam tubuh mafia-mafia pendidikan _yang berteduh di bawah ketiak kepentingan pribadi segelintir orang. Sebab jika tidak, kisah pilu pendidikan Sumenep ini akan menjadi sebuah film menyedihkan; yang bakal menjadi tontonan gratis produksi Dinas Pendidikan.

Tak Cukup Buat Transport
Tak perlu jauh mengawang, salah satu problem pendidikan krusial dari sekian banyak yang dimiliki Kota Kuda Terbang ini adalah tentang kesejahteraan guru; khususnya bagi mereka yang masih berstatus “honorer”. Selama ini upah atau ganti transportasi yang mereka terima bisa dikatakan tidaklah manusiawi. Sebab jumlah upah yang diberikan oleh pemerintah setempat tidak mencukupi biaya transportasi dari rumah tempat mereka tinggal ke lembaga dimana guru honorer tersebut mengabdi. Belum lagi biaya hidup sehari-hari, masih untung bila dapat rejeki. Walaupun sebagian dari guru itu tidak terlihat mempermasalahkan dengan alasan ikhlas membantu, tetapi persoalan yang demikian tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kebijakan dan keadilan pemerintah dalam mensukseskan pendidikan. Jika pendidikan adalah cita-cita besar, maka kesejahteraan guru adalah modal awal untuk menggapai keberhasilan itu.

Sebagaimana penuturan Nurul Arifin, seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bakeyong II Kecamatan Guluk-Guluk Sumenep yang dengan ikhlas menerima uang ganti transport sebesar Rp 110.000-120.000/bulan dari Pemkab Sumenep melalui lembaga tersebut. Dimana jumlah tersebut, kata dia, sebenarnya tidak cukup untuk membeli bensin jika dihitung dengan banyaknya jumlah jam pelajaran dan jarak tempuh dari rumahnya di Desa Payudan Dundang ke sekolah tempat dia mengajar di Desa Bakeyong.

“Jika dibanding dengan Kabupaten lain, uang sejumlah Rp 110.000 sampai dengan 120.000 itu kecil. Tetapi bagi saya ini sudah lumayan walaupun hanya cukup buat beli bensin. Ya, meski kalau ada uang lebih kami tidak menolak, hehe,” jelasnya sambil guyon, ketika ditanya soal kesejahteraan dirinya selama menjadi guru honerer, pada Senin, 4 Januari 2016 lalu.

BACA JUGA :  Reuni Akbar Ponpes Assaifiyah Syafi'iyah Tamberu, Pengasuh: Alumni Elemen Penting Kemajuan Pesantren

Pria kelahiran Sumenep 5 Februari 1991 ini mengaku, semenjak menjadi guru honorer di SDN II Bakeyong itu ia mengampu mata pelajaran Penjaskes atau menjadi guru olahraga dengan jadwal mengajar sebanyak 4 hari selama satu minggu. Maka jika mengingat jumlah jam pelajaran dan jarak tempuh dari rumahnya ke sekolah, sudah jelas uang ganti transport dari Pemkab Sumenep tidak mencukupi kebutuhan transportasinya.

Kepada Mata Sumenep ia menjelaskan, perjalanan dari rumah ke SDN II Bakeyong biasanya mengahabiskan bensin 1 liter. Sedangkan jika dikalikan, 1 liter bensin eceran seharga Rp 8000 x 4 x 5 = Rp 160.000, belum termasuk biaya hidup lainnya. Sementara uang transport yang diterima dari Pemkab Sumenep setiap bulan hanya antara Rp 110.000 – 120.000 saja.

Semangat di Tengah Minim Kesejahteraan
Kendati perhatian Pemkab Sumenep sangat minim terhadap kesejahteraan guru honorer yang ada, tetapi semangat Nurul, sapaannya, tidak ciut di tengah jalan. Sampai kini, ia tetap berusaha istiqomah mengisi setiap jam pelajaran yang dibebankan kepadanya. Karena ia beranggapan bahwa tanggung jawab mencerdaskan anak bangsa adalah tugas semua insan yang memiliki kecerdasan dan sikap untuk selalu berjuang mengentaskan kebodohan, serta tidak musti selalu menunggu uluran tangan pemerintah, apalagi harus meminta-minta.

Hanya saja Nurul tetap berharap kepada Pemkab Sumenep, agar pengelolaan pendidikan, terutama soal anggaran pendidikan, bisa dikelola secara proporsional sehingga kesejahteraan guru terus ditingkatkan. Tidak hanya soal gaji, melainkan dengan pembekalan materi melalui pelatihan-pelatihan, agar kesiapan tenaga pendidikan semakin matang. Hal itu, kata dia, agar anggaran yang lumayan besar jumlahnya itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi ketimbang urusan rakyat dan bangsa di masa depan. Karena diakui atau tidak salah satu pendukung kemajuan pembangunan di suatu daerah bertumpu pada sejauhmana kesuksesan pendidikan dapat diwujudkan.

“Saya berharap semoga kedepan Pemkab Sumenep terus meningkatkan perhatiannya terhadap kesejahteraan guru honorer di semua lembaga yang ada, karena terkadang guru honorer tugasnya lebih berat dari guru PNS yang sudah digaji dengan jumlah yang cukup besar tiap bulan,” harapnya. (yon/rfq)

Komentar