Menu

Negara Optimal dalam Pendidikan, Masihkah POP Diperlukan?

Negara Optimal dalam Pendidikan, Masihkah POP Diperlukan?
Negara Optimal dalam Pendidikan Masihkah POP Diperlukan? (By Design A. Warits/Mata Madura)
Link Banner

Oleh: Siti Nurul Hidayah, S.Si*

Polemik Seleksi POP

Mundurnya tiga organisasi besar di Indonesia dalam jajaran Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud menjadi polemik yang membuat keberadaan POP perlu ditinjau kembali.

Pasalnya, terdapat alasan proses seleksi yang tidak transparan, dua ormas Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), serta organisasi senior guru di Indonesia yaitu PGRI mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dan dikabarkan ada perusahaan besar yang lolos seleksi, sehingga hasil seleksi POP ini mendapatkan sorotan negatif dan memicu kontroversi di masyarakat.

Menurut Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Kasiyarno, sebagian penerima hibah program itu adalah organisasi kecil dan tanpa rekam jejak ‘jelas’ di bidang pendidikan. (bbc.com, 24 Juli 2020)

Sehingga, polemik yang muncul dari proses seleksi yang dianggap bermasalah ini mengundang banyak kalangan menyoroti POP Kemendikbud ini. Sebagian kalangan menilai dengan mundurnya ormas besar yang memiliki rekam jejak pendidikan yang panjang di negeri ini sebagai bentuk ekspresi yang harus dicermati oleh Kemendikbud untuk dikaji ulang atau ditunda bahkan diberhentikan.

Inisiasi POP Kemendikbud

Menyoal POP sebagai program Kemendikbud yang direncanakan anggaran dananya sebesar 595 miliyar ini, telah dirancang oleh Mendikbud Nadiem Makarim untuk bisa mempercepat peningkatan kualitas pendidik di Indonesia.

Melalui organisasi terpilih dalam POP akan diselenggarakan pelatihan atau kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

Melihat konsep tersebut nampak bagus dan sangat menunjang pada kemajuan pendidikan Indonesia. Namun dengan adanya kontroversi di tengah masyarakat, apalagi melibatkan ormas besar di Indonesia mengharuskan Kemendikbud untuk menyikapi lebih serius lagi dan tidak hanya berhent padai proses seleksi di atas kertas melalui proposal semata. Sehingga, keberadaan organisasi yang terpilih benar-benar terpercaya dalam menjalankan berbagai program yang mendukung Kememdikbud yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan di negeri ini.

Namun ada beberapa catatan yang menjadikan POP ini perlu disoroti. Di antaranya tentang payung hukum POP ini, DPR menilai belum jelas karena belum memiliki landasan hukum yang jelas hingga anggaran yang direncanakan belum disepakati. Menurut Komisi X DPR RI, anggaran POP ini sebenarnya belum disetujui DPR, karena pembahasan mengenai peta jalan pendidikan dengan Kemendikbud sendiri belum selesai dilakukan. (m.tribunnews.com, 26 Juli 2020).

Sehingga, menilai keberadaan POP dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan saat pandemi ini begitu mengusik pikiran kita semua. Di kala pembelajaran daring dikeluhkan para orang tua di beberapa daerah karena kendala sarana telekomunikasi dan aliran sumber listrik yang belum terpenuhi.

Maka alangkah bijaknya jika dana yang besar itu bisa dialokasikan untuk membantu permasalahan infrastruktur tersebut. Agar pembelajaran jarak jauh bisa berjalan dengan lancar. Sehingga hak mendapatkan pendidikan bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Apalagi jika mencermati kondisi  pendidikan di Indonesia berada pada kualitas yang masih rendah.

Kondisi Pendidikan Indonesia

Berdasarkan survei kualitas pendidikan yang dikeluarkan oleh PISA, Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 77 negara. Survei dalam hal kemampuan pelajar yang dirilis oleh Programme for International Student Assessment (PISA), pada Selasa (3/12) di Paris, menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara. (m.detik.com, 6 Desember 2019). Hal ini menjadikan Indonesia berada jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.

Menilai kualitas yang buruk pada pendidikan di Indonesia ini, tentunya semua pihak harus bisa berpikir kritis terhadap segala kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan di Indonesia. Alokasi anggaran yang besar sebagaimana banyak diketahui bersama untuk pendidikan yaitu 20 persen dari anggaran dari APBN dan APBD seharusnya diikuti oleh peningkatan kemampuan akademik peserta didik.

Sebagaimana hasil penelitian PISA menyebutkan bahwa Indonesia mendapatkan angka 371 untuk kategori membaca, 379 untuk matematika dan 396 untuk ilmu pengetahuan (sains). Angka ini masih jauh di bawah negara-negara maju di Asia maupun dunia. Sehingga, mencermati kualitas peserta didik yang masih rendah ini tentunya dipengaruhi dari kualitas para pendidiknya.

Adapun kompetensi guru di Indonesia  masih berada di tingkat rendah. Hal ini dilihat dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang pernah dilkasanakan terhadap para guru dengan nilai di bawah rata-rata 5. Padahal para guru yang kompeten sangat mempengaruhi dalam menghasilkan murid-murid yang cerdas.

Untuk itu, kembali menyoroti keberadaan POP yang menjadi program unggulan Kemendikbud. Jika substansi visi dan misi program POP sama saja dengan apa yang dilakukan di satuan pendidikan (sekolah-sekolah) bersama para gurunya dan keorganisasian para guru dalam hal peningkatan kualitas pendidik dan peserta didik, semestinya Kemendikbud melakukan program langsung di satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia tanpa perlu organisasi yang lain menjadi pelaksana program tersebut.

Bahkan, permasalahan tentang seputar guru dan siswa, sekolah-sekolah telah lebih memahami daripada organisasi apalagi yang berafiliasi dengan perusahaan besar yang menjadi pelaksana POP.

Di samping itu, nilai anggaran POP yang direncanakan begitu besar akan sangat berarti bagi satuan-satuan pendidikan untuk memenuhi infrastruktur sekolah, kesejahteraan para guru, dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas guru. Sehingga, Kemendikbud perlu cermat dalam memetakan satuan pendidikan yang sangat memerlukan dukungan yang lebih intensif dalam hal peningkatan kualitas para pendidiknya.

Dengan demikian, jika peran negara melalui Kemendikbud telah optimal dalam pendidkan, maka keberadaan POP tidak begitu diperlukan apalagi menjadi program unggulan. Karena sejatinya kunci keberhasilan pelaksanaan pendidikan di tengah masyarakat adalah Negara. Yang menjadi pelaksana yang menjamin terpenuhinya hak rakyat Indonesia dalam hal pendidikan.

*Guru dan Pemerhati Kebijakan Publik, Guru SMAN 3 di Sampang

KOMENTAR

Belum Ada Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Tinggalkan Balasan

Lowongan
Lowongan

Ra Fuad Amin

Pilkada 2020

Disway

Tasawuf

Inspirator

Catatan

Opini dan Resensi

Sastra

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional

%d blogger menyukai ini: