Penyaluran Bansos Covid-19 Salah Sasaran? DPRD Jatim Siap Tampung

×

Penyaluran Bansos Covid-19 Salah Sasaran? DPRD Jatim Siap Tampung

Sebarkan artikel ini
Penyaluran Bansos Covid-19 Salah Sasaran? DPRD Jatim Siap Tampung
Anwar Sadad

matamaduranews.comSURABAYA-Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) terdampak Covid-19 yang salah sasaran.

“Ada yang mengatakan bantuan itu diberikan ke orang yang tak tepat,” kata Sadad kepada Mata Surabaya, Kamis malam (7/5/2020).

Sadad merasa senang masyarakat banyak mengadu kepada dirinya. Karena itu, ia bersedia menerima aduan masyarakat apabila masyarakat melihat ketidakadilan dalam penyaluran bantuan penanganan warga terdampak Covid-19.

Penyaluran aspirasi warga tak perlu datang ke kantor DPRD Jawa Timur. Warga yang melihat ketidakadilan Bansos itu, bisa disampaikan melalui media sosial.

“Pelapor bisa memanfaatkan medsos, baik facebook, Instagram, atau Twitter. Baik ke akun DPRD Jatim atau ke akun pribadi saya,” ucap Sadad, yang memiliki akun Instagram, @ansadad.

Sadad berpesan, warga yang hendak melapor ketidakadilan dalam penyaluran Bansos Covid-19 harus disertai bukti awal.

“Saya berharap jika masyarakat menemukan data yang tidak akurat di desanya, di RW, atau di RT, silakan menyampaikan bukti-bukti pendukung awal ke DPRD Jawa Timur,” tambah Sekjen Gerindra Jatim ini.

Kata Sadad, sejumlah masyarakat menyebut data Kelompok Penerima Manfaat (LPM) tertuang dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) yang menjadi pijakan penyaluran bansos tidak akurat. Dari laporan itu, Sadad ingin ekesekutif memperbaikinya.

“Kami bisa memaklumi bahwa dalam situasi normal saja, data keluarga penerima manfaat tidak tersaji akurat. Apalagi, dalam situasi krisis seperti sekarang ini,” pungkas Sadad.

Sebagaimana diketahui, Pemprov Jatim menyiapkan Bansos berupa bantuan keuangan khusus untuk warga terdampak covid-19.

Bansos se Jawa Timur mencapai Rp 549,9 miliar yang akan dibagikan kepada 750 ribu keluarga.

Bantuan ini berada di luar program bantuan yang sebelumnya telah disiapkan bagi warga terdampak covid-19. Seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), hingga lapisan BPNT dari Pemprov bagi KPM yang berbasis kelurahan. Kemudian, kartu sembako, bantuan tunai dari Kemensos, program Kartu Prakerja, ada Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah menyebut, Pemprov Jatim sudah menyiapkan dana bantuan keuangan khusus sebesar Rp 200 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan.

Khusus warga kepulauan akan mendapatkan bantuan keuangan Rp 500 ribu per bulan selama tiga bulan.

Hadi, Mata Surabaya

KPU Bangkalan