matamaduranews.com – Proses rekrutmen Direktur PT Wira Usaha Sumekar (WUS), BUMD milik Pemkab Sumenep, tengah menjadi sorotan tajam dari kalangan DPRD Sumenep.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sejumlah pihak menekankan pentingnya pemilihan pemimpin yang visioner, profesional, dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Rasidi, mengkritisi proses seleksi tersebut. Menurutnya, jika kontribusi PT WUS terhadap PAD masih nihil, maka rekrutmen direktur hanya akan menjadi formalitas semata.
“Kalau kontribusi PAD dari PT WUS masih nol, maka rekrutmen ini hanya formalitas belaka dan tidak bermanfaat,” kata Rasidi, baru baru ini.
Kinerja Direktur Harus Terukur dan Berdampak
Rasidi, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan bahwa calon direktur yang akan terpilih harus membawa perubahan nyata. Ia mengingatkan agar proses rekrutmen tidak dijadikan ajang politis atau pengisian jabatan tanpa arah.
“Direktur yang terpilih harus membawa gebrakan nyata. Jangan hanya duduk di kursi, tapi tidak memberikan dampak bagi daerah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kinerja PT WUS selama ini yang dinilai belum optimal. Padahal, sebagai BUMD, perusahaan ini seharusnya menjadi salah satu tulang punggung PAD Kabupaten Sumenep.
Rekrutmen Harus Berdasarkan Kompetensi dan Rencana Bisnis
Rasidi menekankan pentingnya penyusunan rencana bisnis yang konkret, berbasis target, dan memiliki indikator kinerja yang jelas.
“Harus ada target dan ukuran kinerja yang terukur. Jangan sampai janji-janji manis di awal, tapi tidak ada realisasi,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta tim seleksi agar bersikap objektif dan profesional, tanpa kompromi terhadap tekanan politik maupun kepentingan pribadi.
DPRD Janji Kawal Proses Seleksi Direktur PT WUS
DPRD Sumenep, kata Rasidi, akan terus mengawasi penuh jalannya proses seleksi direktur PT WUS. Ia menegaskan bahwa jabatan ini menyangkut aset dan masa depan ekonomi daerah.
“DPRD akan mengawasi penuh. Jangan sampai ada permainan. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap BUMD kita,” tambahnya.
Dorongan Evaluasi Menyeluruh BUMD di Sumenep
Tak hanya PT WUS, Rasidi juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD di Sumenep. Ia berharap semua BUMD dapat dikelola secara profesional dan tidak terus bergantung pada penyertaan modal dari APBD.
“BUMD seharusnya menjadi penopang PAD, bukan beban daerah yang terus minta disuntik modal,” tutupnya.(ham)
