Sumenep Bebas dari Desa Tertinggal, DPMD-Bappeda Tandatangani IDM

×

Sumenep Bebas dari Desa Tertinggal, DPMD-Bappeda Tandatangani IDM

Sebarkan artikel ini
Indeks Desa Membangun
KOMITMEN BANGUN DESA: Kepala Bappeda Sumenep Yayak Nurwahyudi, Kepala DPMD Moh. Ramli, Koordinator Pendamping Kabupaten ketika menandatangani IDM di Aula Al-Qarya DPMD Sumenep, Jumat (17/07/2020) pagi. (Foto Rusydiyono/Mata Madura)

matamaduranews.comSUMENEP-Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur akhirnya terbebas dari desa tertinggal.

Prestasi yang cukup membanggakan dan patut dipertahankan ini ditandai dengan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep.

DPMD, Bappeda Koordinator Pendamping Kabupaten Sumenep sudah melakukan Penandatanganan Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM), Jumat (17/07/2020) pago di Aula Al-Qarya DPMD Sumenep.

Kepala DPMD Sumenep, Moh. Ramli menerangkan, penandatanganan IDM itu sesuai amanat Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun.

“Dengan amanat tersebut semua proses pelaksanaan pembangunan dan roda pemerintahan di desa ini dapat diukur indikator melalui IDM,” terang Ramli, Jumat (17/07/2020) usai kegiatan.

Tahun ini, kata dia, Sumenep sudah berhasil mengentaskan desa tertinggal. Setelah melalui proses dan perjuangan Sumenep telah bebas dari status desa tertinggal.

Yang demikian dengan berdasar pada IDM di tahun 2020, di mana di Kabupaten Sumenep ada 48 desa maju dan 282 desa berkembang.

“Ini kemajuan dari tahun sebelumnya 2019, di mana waktu itu di Sumenep ada 100 desa tertinggal, 211 desa berkembang, dan 19 desa maju. Jadi, ada progres keberhasilan kita mengawal pelaksanaan pembangunan di Sumenep,” papar mantan Kadis Sosial itu.

Ramli yang juga pernah menjabat Camat Batang-Batang menguraikan bahwa ada 3 indikator dalam IDM. Di antara komponen yang dipakai yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan.

Barulah kemudian diperoleh data tingkat perkembangan desa setelah semua indikator IDM tersebut diakumulasikan.

“Obsesi kita mengantarkan desa tidak sekadar membangunkan maju, tapi bisa dalam posisi mandiri,” komitmen Ramli.

Guna mencapai itu semua, ia mengajak semua pihak turut andil. Karena dari indeks tersebut, butuh partisipasi dan keperdulian semua pihak. Seperti indek ketahanan sosial.

“Bisa dipengaruhi oleh dimensi modal sosial bagaimana solidaritasnya, dengan kebiasaan gotong royongnya, dan toleransi kesehatan, pendidikan,” ujar Ramli.

Dengan begitu, secara talkdown Pemerintah Kabupaten dan Pusat merasa punya tanggungjawab melakukan pembinaan semua persoalan yang ada di semua desa.

“Semua masyarakat butuh keperdulian antar partisipasi. Karena roda pemerintahan di desa tidak hanya di tangan kepala desa dan BPD, tapi semua komponen di desa punya kewajiban dan tangggungjawab dalam proses pembangunan,” pungkas Ramli.

Rusydiyono, Mata Madura

KPU Bangkalan