Beragam persoalan pembangunan di Kabupaten Sumenep kembali mengemuka setelah tujuh fraksi DPRD menyampaikan laporan hasil Reses I Tahun Sidang 2026. Mulai dari kerusakan infrastruktur jalan, kekeringan dan keterbatasan air bersih, hingga kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan menjadi aspirasi yang meminta perhatian pemerintah daerah.
Laporan hasil reses tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Rabu (18/11/2026). Sebelumnya, seluruh anggota DPRD melaksanakan reses pada 9–16 November 2026 di daerah pemilihan masing-masing.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sekaligus memperjuangkannya melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Seluruh masukan dari laporan hasil Reses I Tahun Sidang 2026 ini yang disampaikan masing-masing fraksi nantinya dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, sosial hingga perekonomian,” ungkap Zainal.
Jalan Rusak dan Kekeringan Masih Jadi Persoalan
Kerusakan jalan desa, jalan poros, hingga akses penghubung antarkawasan dinilai menghambat mobilitas warga dan aktivitas ekonomi. Persoalan kekeringan dan keterbatasan air bersih juga menjadi perhatian. Di wilayah pesisir dan kepulauan, aspirasi masyarakat mencakup pembangunan dan rehabilitasi tangkis laut, dermaga, tambat labuh, serta peningkatan fasilitas transportasi laut.
Kebutuhan listrik, ketersediaan BBM, akses air bersih, dan konektivitas antarpulau turut menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Pertanian, Perikanan, Pendidikan, dan Kesehatan
Aspirasi masyarakat juga menyentuh sektor ekonomi produktif. Di bidang pertanian, nelayan , UMKM juga mengharapkan dukungan permodalan, pemasaran, sektor pendidikan, meliputi rehabilitasi ruang kelas dan fasilitas sekolah yang rusak serta peningkatan sarana pendidikan.
Di bidang kesehatan, masyarakat menyoroti pemerataan tenaga medis, ketersediaan obat dan alat kesehatan, perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan, serta penguatan program pencegahan stunting.
Tujuh Fraksi, Satu Pekerjaan Rumah
Tujuh fraksi yang menyampaikan laporan hasil reses melalui juru bicara masing-masing adalah Fraksi PDI Perjuangan, PKB, PPP, PAN, Demokrat, NasDem, dan Gerindra-PKS.
Masing-masing fraksi menyampaikan berbagai kebutuhan masyarakat sesuai hasil penjaringan di daerah pemilihan.
Zainal mengatakan DPRD akan mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Karena itu, hasil reses perlu diinventarisasi, diverifikasi, dan disinergikan dengan program organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan. (BAHRI)












